KPK Sebut Enam Provinsi Terkorup, Gubernurnya Masuk Bui

Korupsi kerap muncul berkaitan dengan proses pengajuan perizinan hingga jual beli jabatan lintas sektoral.

SEMARANG – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif menyatakan, ada enam provinsi dengan kasus tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia. Fakta tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah selama ini.

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif di sela seminar nasional di Kampus USM. (fariz fardianto/metrojateng.com)

 

“Menurut penelitian yang dilakukan di KPK, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua barat. Enam daerah itu juaranya korupsi,” ujar Laode, tatkala berbicara dalam seminar nasional bertajuk ‘Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi’, di Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (10/4/2019).

Ia mengungkapkan Nangroe Aceh Darusallam sudah terbukti ada seorang gubernurnya yang masuk penjara akibat tersangkut korupsi.

Selanjutnya Riau, menurut Laode terdapat dua gubernurnya yang masuk bui akibat tersangkut korupsi. Ia bilang gubernur Riau tidak mau belajar dari pengalaman pendahulunya yang telah terseret kasus korupsi.

Sumatera Utara (Sumut) pun juga mengalami hal serupa. Laode menyebut Sumut menjadi provinsi yang disorot karena ada walikotanya juga masuk penjara akibat korupsi.

Padahal, Sumut sebenarnya sudah menjadi lebih baik ketika kasus korupsinya berhasil dibongkar KPK. Karena gubernurnya sudah punya niatan ikut proses supervisi yang dilakukan KPK.

Akan tetapi, ia menyayangkan saat para parpol di provinsi itu yang menolak mengusung gubernur itu ketika mau maju lagi pada bursa Pemilu.

“Papua dan Papua Barat (gubernurnya) juga sudah masuk. Tapi kelakuannya masih saja seperti itu. Ini kami ungkapkan yang berhubungan dengan gubernurnya,” tuturnya.

Ia menegaskan perlu kerja yang sangat keras untuk melakukan pelayanan dan edukasi anti korupsi bagi keenam provinsi tersebut. Korupsi yang kerap muncul berkaitan dengan proses pengajuan perizinan hingga yang patut dicermati soal jual beli jabatan lintas sektoral.

Tak cuma itu saja, ia mengungkapkan kerawanan Korupsi di Indonesia berada di lembaga penegakan hukum, lembaga minyak gas (migas) dan sumber daya alam, serta lembaga keuangan. “Contohnya saja di sektor migas, berapa triliun uang negara juta yang hilang dari situ, modus korupsinya ada-ada saja. Hal ini harus dilakukan pengawasan yang ketat. Lalu peringkat pertama di lembaga penegakan hukum dan keuangan,” bebernya.

Ia mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk mengubah perilaku yang bersih dari tindakan korupsi. Pasalnya, Indonesia saat ini masih menjadi negara yang korup di dunia. Ia bilang angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun ini berkutat di angka 38 poin.

“Posisinya berada di bawah Selandia Baru. Di tataran negara-negara Asia, yang indeks korupsinya rendah hanya Singapura. Ini menunjukan bahwa negara ini masih korup,” kata Laode.

Lebih jauh lagi, Laode menyampaikan aksi pemberantasan korupsi saat ini masih menghadapi tantangan yang beragam. Khususnya pada aturan dalam UU Tipikor. Ia mengatakan UU Tipikor belum bisa mengatur tentang penanganan hukuman pidana bagi pejabat yang memperkaya diri.

“Selain itu, kita belum bisa melakukan perampasan aset, belum bisa melakukan penindakan atas kasus penyuapan pejabat antar negara. Ketika Ketua PPP ditahan, saya sempat ditanya, kenapa ditangkap. Kami jawab karena dia terima uang. Dia telah melakukan suap menyuap antar perangkat sektoral,” tandasnya. (far)

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.