KPK Kawal Kepala Daerah di Jateng Genjot Penerimaan Pajak

Saat ini pendapatan sektor pajak, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota hanya berkisar 20 persen dari potensi yang dimiliki.

SOLO – Bupati dan Wali Kota didi Ja Tengah mendapat pengawalan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pajak jadi prioritas yang bakal dipantau.

Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: metrojateng.com

Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, saat ini pendapatan sektor pajak, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota hanya berkisar 20 persen dari potensi yang dimiliki. Karenanya, pihaknya akan berupaya memberi pendampingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

“Prinsipnya kami pengin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk baru 20 persen,” kata Adlinsyah usai memberi pengarahan kepada bupati dan wali kota di Solo, Jumat (22/2/2019).

Empat sektor utama tersebut adalah pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir. Untuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut, kata Adlinsyah, harus dilakukan otomasi atau penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlinsyah juga mendorong seluruh daerah untuk punya e-budgeting dan e-planning.

“Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tata kelola keuangan di wilayahnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah semakin baik. Salah satunya dibuktikan dengan status A yang diberikan oleh KemenPAN RB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng.

“Kami masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada,” katanya.

Untuk optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, Ganjar mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya penggunaan non-cash dalam perpajakan akan mereduksi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum.

“Untuk pendapatan, pasti menjadi target pemerintah kita masing-masing. Bank Jateng bisa memfasilitasi itu (teknologi) semua agar Pemda bisa terbantu. Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan non-cash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan mengganggu bagi yang suka main-main,” tandasnya.

Saat ini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak. (MJ-25)

Ucapan Lebaran 1440
Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.