Komnas HAM Diminta Investigasi Penggusuran di Tambakrejo

Pemkot Ingkari Kesepakatan

Kiara menuntut agar menghentikan penggusuran dan dikembalikannya tanah masyarakat di Tambakrejo.

SEMARANG – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam tindakan kekerasan saat penggusuran Kampung Nelayan Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Kamis (9/5/2019). Pemerintah Kota Semarang beserta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dinilai telah mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama Komnas HAM, akhir tahun lalu.

Penggusuran rumah warga di Kampung Nelayan Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas Semarang, Kamis (9/5/2019). Foto: metrojateng.com/dok Istimewa

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengatakan, dalam penggusuran ini, lebih dari 50 anak-anak mengalami trauma, 2 orang istri nelayan pingsan dan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mendapatkan intimidasi dari Satpol PP. Tak hanya itu, banyak warga dan mahasiswa yang dipukul dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Kami mengutuk penggusuran yang dilakukan secara sewenang-wenang dan menyengsarakan kehidupan nelayan di Tambakrejo, Semarang. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Fakta ini menjelaskan, nelayan tidak ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan di Indonesia,” kata Susan dalam keterangan tertulis yang diterima metrojateng.com, Kamis (9/5).

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang beserta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana terbukti tidak menghormati kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan warga Tambakrejo yang dimediasi oleh Komnas HAM, pada 13 Desember 2018 lalu.

Kiara menyayangkan penggusuran di Tambakrejo. Pihaknya meminta komandan Satpol PP Kota Semarang untuk bertanggung jawab atas pemukulan dan intimidasi yang dilakukan kepada pengacara publik LBH Semarang, serta kepada masyarakat Tambakrejo.

“Kami menuntut agar menghentikan penggusuran dan dikembalikannya tanah masyarakat di Tambakrejo yang dibangun oleh keringat mereka sendiri. Kami minta masyarakat Tambakrejo untuk tetap mempertahankan dan memperjuangan tanah mereka serta hak untuk tinggal di kawasan tersebut,” lanjut Susan Herawati.

BACA JUGA: Puluhan Rumah Nelayan Tambakrejo Dibongkar Paksa

“Komnas HAM harus turun dan melakukan investigasi terhadap penggusuran yang dilakukan secara paksa. Kami juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, di Indonesia untuk memberikan dukungan dan solidaritas untuk 97 keluarga yang telah digusur,” Susan menegaskan.

Normalisasi Banjir Kanal Timur

Susan menambahkan, sebanyak 97 keluarga nelayan di Kampung Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, telah digusur oleh ratusan anggota Satpol PP. Penggusuran ini dilakukan atas instruksi Pemerintah Kota Semarang beserta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk melakukan normalisasi Banjir Kanal Timur sepanjang 6,7 km. Selain itu, penggusuran dilakukan dalam rangka meninggikan jembatan 1-1,5 meter dari sebelumnya.

Aris Basuki, salah seorang warga yang tergusur mengatakan, warga sudah 10 tahunan tinggal di tempat tersebut. Ia mengaku rumahnya dibongkar tanpa diberikan uang tali asih, apalagi uang ganti rugi. Ia mengaku sangat kecewa dengan pembongkaran paksa tersebut.

“Janji (pemerintah) mau kasih tempat tinggal, tapi nggak ada. Kami tidak mau dipindah di rusunawa, karena tiap bulan harus bayar. Kami maunya di kasih uang, kami mau ngontrak,” katanya.

Sementara, Lurah Tanjungmas Margo Haryadi mengatakan, rumah warga yang digusur tersebut ilegal. Mereka tinggal di bantaran sungai sehingga tidak memiliki sertifikat. (*)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.