Komisioner KPU Patungan Bantu Petugas yang Kena Musibah

KPU berharap Pemilu pada tahun berikutnya tidak lagi dilakukan serentak.

SEMARANG – Para komisioner KPU seluruh Indonesia telah diinstruksikan untuk mengeluarkan dana pribadinya demi membantu para petugas TPS dan KPPS yang terkena musibah selama pelaksanaan coblosan Pemilu 2019.

 

Pengiriman logistik Pemilu mendapat pengawalan personel Polres Brebes. Foto: metrojateng.com/adithya

 

Komisioner Divisi Data dan Informasi, KPU Jawa Tengah, Paulus Widyantoro mengungkapkan pemberian dana patungan merupakan salah satu opsi terbaik yang dipilih oleh pihaknya sebagai rasa solidaritas bagi para petugasnya yang terkena musibah selama ini.

“Karena pelaksanaan Pemilu tahun ini dirasa bebannya sangat berat dan melelahkan, maka dari kami sendiri bersama semua komisioner KPU se-Indonesia berinisiatif untuk memberikan dana bantuan sebagai solidaritas bagi petugas yang meninggal maupun mengalami kecelakaan selama Pemilu,” kata Paulus ketika dikontak metrojateng.com, Selasa (23/4/2019).

Ia mengungkapkan sejauh ini KPU RI juga sedang mengupayakan mengucurkan dana santunan untuk diberikan kepada keluarga korban. Meski begitu, diakuinya pemberian dana santunan bukanlah perkara yang mudah.

Menurutnya pemberian santunan tidak tertuang dalam aturan PKPU. Sehingga, pihaknya menyatakan akan berupaya maksimal agar Kemensos mau turun tangan membantu mencairkan dana santunan.

“Mudah-mudahan Kemensos bisa mengupayakan supaya dana santunan buat korban musibah selama Pemilu, dapat dicairkan segera. Sebab memang dalam ketentuan yang kami buat selama ini tidak mengatur soal pemberian santunan bila ada petugas ad hoc yang ikut bekerja selama Pemilu,” tuturnya.

Dari informasi yang ia dapatkan, Gubernur Ganjar Pranowo rencananya juga berniat membantu keluarga korban yang tinggal di setiap daerah. Tetapi waktunya kapan, Paulus mengaku belum bisa memastikannya.

“Pak Ganjar juga informasinya mau ikut bantu kami,” bebernya.

Ia berharap pelaksanaan Pemilu pada tahun berikutnya tidak lagi dilakukan serentak seperti sekarang. Ia meminta pelaksanan Pemilu dipersingkat. Ada Pemilu lokal di tingkat kabupaten dan kota yang diadakan setiap dua tahun setengah sekali. Sedangkan Pemilu nasional digelar untuk memilih presiden dan wakil presiden serta caleg DPR RI setiap lima tahun sekali.

“Apa yang diusulkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) soal mekanisme Pemilu yang harus dipersingkat, sangat kami dukung. Ini penting supaya tidak ada lagi petugas ad hoc yang jadi korban meninggal dan terluka akibat kelelahan menyiapkan logistik di tingkat TPS,” tandasnya. (far)

Ucapan Lebaran 1440

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.