Komisi XI DPR RI Dorong Program PEN Di Jateng Dan Tertarik Program KIHT Bea Cukai

 

SEMARANG,METROJATENG.COM- Komisi XI DPR-RI memberikan atensi khusus dan dukungan penuh kepada Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang terlihat pada dalam kunjungan spesifiknya di Jateng yang berlangsung di Grand Ball Room Hotel PO Semarang beberapa waktu lalu. Kunjungn Komisi XI yang dipimpin  Dito Ganinduto juga  menaruh perhatian terkait program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang sedang dilaksanakan Bea Cukai bersama dengan Pemerintah Daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI dari F-PKB, Fathan secara khusus menaruh perhatian pada program Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam mengembangkan KIHT bersama Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. Fathan menyambut baik perkembangan pendirian KIHT Kudus dan akan mengadakan dialog dengan para pengusaha sigaret kretek tangan (SKT). 

Sementara itu Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto yang dihubungi secara terpisah di kantornya pada Selasa 22 September 2020 membenarkan, pihaknya tengah menjalin kolaborasi dengan Pemprov Jateng, Pemkab Kudus dan Jepara dalam membangun KIHT. Tri menyebut, target pertamanya adalah KIHT di Kudus disusul kemudian Jepara. “Saat ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 164/WBC.10/2020 tentang Penetapan Tempat sebagai KIHT dan Pemberian Izin Pengusaha KIHT di Kudus. Adapun progress di wilayah Jepara, saat ini sedang pada tahapan perencanaan Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang rencananya akan dianggarkan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di tahun 2021”, ungkap Tri seraya menjelaskan, KIHT dapat menumbuhkan industri kecil hasil tembakau dan pendukungnya serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa, didampingi seluruh kepala satker Kemenkeu Jateng memberikan paparan terkait progres penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Tengah terkait PEN. Dijelaskan hingga saat ini, realisasi anggaran terkait kesehatan baru mencapai 28,82% dan realisasi perlindungan sosial  61,71%. “Realisasi kesehatan hanya 28,82% ini tentu perlu upaya percepatan, di antaranya perlunya shifting program pemanfaatan dana yang belum ada usulan penggunaan, percepatan verifikasi dan insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta percepatan proses pengadaan alat kesehatan,” ujarnya di hadapan 9 anggota Komisi X. Di sisi lain, lanjutnya, progress realisasi dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 41,30% dari pagu anggaran.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan implementasi program restrukturisasi di Jateng per 2 September 2020 telah mencapai Rp72,24 triliun meliputi lebih dari 1,5 juta account. 

Menurutnya, untuk penyaluran penempatan dana pemerintah mencapai  Rp11,7 triliun. Sedangkan subsidi bunga kepada UMKM per 15 September 2020 mencapai Rp240,94 milyar dengan total debitur 1.046.717. Adapun untuk penjaminan kredit mencapai Rp729,49 miliar yang mencakup 1364 account.

Ahmad Yohan Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PAN mengapresiasi realisasi anggaran untuk dukungan kepada UMKM itu. “Sejarah UMKM di Jawa Tengah ini bagus, di antaranya adalah kekuatan UMKM ini cukup efektif untuk mengurangi angka kemiskinan,” tuturnya. 

Senada Musthofa dari Fraksi PDIP juga memberikan atensi terkait kawasan industri di koridor pantura. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Kawasan Industri Terpadu di Batang harus segera didorong progresnya.

“Saya sendiri sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai. Kedua kawasan ini bukan menjadi pesaing, namun terintegrasi dengan kawasan industri yang sudah ada di Semarang yang sudah memiliki infrastruktur yang baik seperti pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Ahmad Yani dan jalan tol trans Jawa,” ujarnya. 

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Sarmudji mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekspor, Jateng perlu fokus ke komoditas yang paling diminati secara global. 

Sementara Puteri Anetta Komaruddin ayang juga dari Fraksi Golkar meminta stimulus dari subsidi bunga Bank Indonesia agar selektif dan dikawal sehingga manfaatnya maksimal untuk pengembangan usaha. Selain itu juga diharapkan transformasi digital yang gencar dilakukan di masa pandemi ini dapat diaplikasikan di daerah-daerah.(tya)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.