Ketua DPRD Jateng : Korpri Harus Maksimal Melayani Masyarakat dan Menyatukan Bangsa

Peringatan Hari Korpri

Dahulu itu katanya sistemnya itu masih seperti priyayi, jadi PNS itu sesuatu yang tinggi sehingga model priyayi

SEMARANG – Memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia ( Korpri ) Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dr. Drs. Rukma Setyabudi, MM meminta Korpri di Jawa Tengah harus maksimal melayani masyarakat dan menyatukan bangsa.

hari korpri
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dr. Drs. Rukma Setyabudi, MM  memberikan penjelasan pada sebuah acara dikusi.  (foto: istimewa)

“Dahulu itu katanya sistemnya itu masih seperti priyayi, jadi PNS itu sesuatu yang tinggi sehingga model priyayi. Mereka tidak mau ke bawah, tidak mau susah, melayani harus menunggu,” ujar Rukma, Jumat (30/11/2018).

Sekarang paradigma tersebut sudah berubah. Menurutnya, siapapun PNS sekarang dari tingkat atas sampai bawah, termasuk dari Sekda hingga Gubernur yang utama adalah harus bersikap melayani kepada masyarakat.

‘’Pelayanan itu harus yang terbaik, transparan, mudah, cepat, dan akuntabel. Dahulu kan PNS itu kudu disowani, kudu dienteni, sekarang sudah berubah. Harus lebih bermasyarakat dan demokrastis, serta yang penting itu adanya keiklasan,” imbuh Rukma.

Ia menegaskan, Korpri sekarang secara aktif harus melayani masyarakat dan mempersatukan bangsa. Sebagai abdi negara Korpri harus menjauhkan diri dari politik praktis.

“Korpri itu memang diharapkan bisa maksmial melayani masyarakat dan mempersatukan bangsa, ini pointnnya. Dan untuk itu, agar semua bisa terjadi, yang dibutuhkan Korpri sekarang adalah adanya sikap partisipatif, akuntabel, profesional dan bebas dari unsur politik,’’ tukas Politisi dari PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jateng, Drs. Tavip Supriyanto, M.Si mengungkapkan, bahwa paradigma lama PNS atau ASN memang telah berubah. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk mendorong para ASN, terutama yang berada di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Tengah, agar semakin baik.

‘’Paradigma lama ini sudah kita gerus dan sudah kita rubah. Bahkan di Provinsi Jawa Tengah ini, dalam rangka reformasi birokrasi yang dilakukan Gubernur, khususnya dalam pelayanan publik, sistem yang dibangun mengenai bagaimana pelayanan yang mudah dan cepat sudah kita lakukan. Bahkan tahun ini, untuk pelayanan TPSP atau Perijinan, Jawa Tengah meraih penghargaan juara satu tingkat nasional,’’ ungkap Tavip.

Menanggapi peringatan Hari Korpri ke 47 ini, Dosen Fisip Universitas Diponegoro Semarang, Yuwanto, P.hD, juga mengungkapkan pandangannya. Ia mengapresiasi perubahan yang telah dilakukan di tubuh Korpri tersebut.

Meski demikian, dia mengatakan isu PNS netral, profesional, dan kesejahteraan masih menjadi tantangan ke depan bagi Korpri. ‘’Secara tersurat dan tersirat Korpri sudah memasuki era baru perubahan paradigma, yang tentu berbeda dengan masa lalu. Korpri sebagai organisasi juga mengalami proses tumbuh,’’ katanya.

‘’Tapi sekarang, sebenarnya isu yang penting tentunya tentang netralitas. Karena birokrasi itu bukan hanya inpersonil, tapi juga non partisan, itu masih jadi tantangan. Kedua isu tentang profesionalisme, dan yang ketiga terkait kesejahteraan,” pungkasnya. (adv)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.