Ketika Humas dan Diskominfo Berebut Tugas

Keduanya seringkali overlapping dalam tugas dan fungsi yang mengakibatkan krisis internal.

Oleh: Wulan Asih Setyarini, S.Sos

(Pranata Humas, Pemerintah Kota Semarang)

ISU perihal keberadaan Humas dalam susunan struktural pemerintahan ini sudah lama menjadi pembicaraan. Dalam tataran Pemerintah Daerah, Humas digadang-gadang akan dilebur menjadi satu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Wulan Asih Setyarini, S.Sos.

Di tahun 2016 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai hasil penilaian indikator beban kerja tiap urusan di daerahnya.

Kondisi tersebut hampir saja mengancam eksistensi Humas dalam pemerintahan. Padahal Humas memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Melalui Humas, sebuah organisasi dapat membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan kehumasan di dalamnya.

Apalagi berkembangnya zaman saat ini diikuti perubahan perilaku sosial dan politik masyarakat. Hal itu membuat persoalan yang terkait dengan masyarakat semakin kompleks. Bagi pemerintahan yang acapkali disebut sebagai pelayan masyarakat tidak bisa hanya melaksanakan kegiatannya sendiri dan memikirkan kepentingan sepihak. Pemerintah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kepuasan masyarakat yang merupakan stakeholder utama bagi pemerintah.

Dalam ilmu komunikasi, respons masyarakat dalam bentuk aduan, kepuasan, dan masukan biasa disebut sebagai feedback (umpan balik) yang nantinya menjadi bahan masukan (input) dan evaluasi dalam rangka menjaga keberlangsungan organisasi kedepan. Feedback menurut Effendy (1997:19) merupakan tanggapan komunikasi apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

Adanya feedback ini juga menandakan bahwa komunikasi telah berlangsung secara proporsional, terjalin komunikasi dua arah atau timbal-balik sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi publik dapat diketahui. Feedback tersebut kemudian perlu disampaikan penjelasan sehingga pada akhirnya terjadi pemahaman/pengertian bersama (common understanding).

Yang terjadi saat ini, usai perubahan SOTK di tahun 2016, di sejumlah daerah tugas fungsi humas dipecah menjadi dua yaitu di bawah sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Alih-alih berjalan dengan mudah, kondisi tersebut menghadirkan polemik baru yaitu overlapping tugas fungsi dan wewenang antara Humas dan Diskominfo yang berpotensi timbulnya krisis internal.

Keduanya tak ragu saling lempar atau berebut tugas seiring dengan pemekaran OPD yang baru dilakukan. Padahal melalui kedua instansi tersebut seharusnya Pemerintah Daerah dapat memiliki tim kehumasan yang kuat jika keduanya bersinergi. Fungsi komunikasi tetap bisa dijalankan melalui keduanya agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. Jika Humas mengakomodasi fungsi komunikasi bagi pimpinan daerah, Diskominfo dapat melakukannya dalam cakupan yang lebih luas yaitu Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerahnya.

Artinya peran Humas dalam pemerintah daerah ini memiliki posisi strategis guna mencapai tujuan organisasi. Para praktisi humas di dalamnya dapat merancang sejumlah strategi, model, dan aktivitas komunikasi melalui berbagai media. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat membangun awareness masyarakat terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. (*)

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.