Kepengurusan Golkar Boyolali Kisruh

partai-golkar-jawa-tengah

BOYOLALI – Kisruh kepengurusan Partai Golkar di pusat antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie (Ical), merembet ke Boyolali. Meski di pusat sudah ada islah, namun tampaknya tidak demikian di Boyolali. Bahkan, kini muncul Surat Keputusan (SK) Plt Ketua DPD Golkar Boyolali, menggantikan ketua DPD, Fuadi.

Yang dipercaya menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Boyolali tersebut yakni Sutomo. Dihubungi melalui telepon selulernya, Sutomo pun mengakui. “Ya, kami mendapat amanah menjadi Plt Ketua DPD Golkar Boyolali,” ujar Sutomo yang masuk kubu Agung Laksono kepada wartawan Jumat (12/6).

Bahkan, Sutomo juga menyatakan telah membentuk kepengurusan DPD Golkar Boyolali berjumlah 21 orang. Pihaknya juga membentuk Plt pimpinan kecamatan (PK) di 19 kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Namun demikian, Sutomo mengaku kepengurusan yang dibentuknya tetap mengakomodasi dari kubu Ical.
Kepengurusan tersebut akan dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) bersama yang akan digelar di Solo, Minggu (14/6). Selain Boyolali, juga akan dilakukan pengukuhan pengurus DPD Golkar Solo, Klaten, Sukoharjo dan Banjarnegara.

Berkait persiapan menghadapi Pilkada Boyolali 2015, Sutomo mengaku siap. Namun, pihaknya akan bersikap realistis dengan melihat kondisi politik di Boyolali. Pihaknya juga belum bersikap apakah akan merapat ke kubu PDIP yang mencalonkan kembali Bupati, Seno Samodro. “Bisa ya, bisa juga tidak,” katanya.
Sutomo mengaku tidak mau tahu dengan Koalisi Boyolali Bangkit (KBB) yang beranggotakan enam partai politik, salah satunya Partai Golkar kubu Fuadi. Dia berkilah masih fokus dengan kepengurusan barunya. “Kalau nanti KPU mengakui Golkar pimpinan Agung Laksono maka kami di daerah yang akan berperan. Kalau sebaliknya, silahkan saja mereka yang mengambil peran,” jelas Sutomo.
Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Boyolali, Fuadi, menuding SK Plt yang diterima Sutomo tidak sah alias ilegal. Fuadi bahkan mengancam jika kubu Sutomo menggunakan atribut partai, akan dilaporkan ke penegak hukum.

Fuadi menegaskan, sesuai putusan PTUN terkait kepengurusan Partai Golkar, kembali pada putusan Munas Riau. Putusan Munas tersebut berlaku hingga 2015. Sehingga, tampuk kepemimpinan DPD yang sah di Boyolali saat ini tetap di tangannya. “Jadi kalau ada SK Plt atau apa, itu ilegal dan akan kami laporkan ke penegak hukum,” tandasnya.

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan tembusan ke Polres Boyolali dan Satpol PP berkait kepengurusan DPD Golkar Boyolali yang sah. Sehingga jika ada yang nekat mengatasnamakan Plt Ketua DPD Golkar selain dirinya, maka akan berurusan dengan yang berwajib. (MJ-07)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 1 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.