Kemarau Meluas, Tanah Bengkok Diusulkan jadi Embung

Pusdataru sudah mengerjakan pembuatan 75 embung di sejumlah daerah.

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah mengusulkan untuk membeli tanah bengkok supaya bisa diubah menjadi embung. Hal tersebut merupakan opsi demi mengatasi kemarau berkepanjangan yang melanda daerahnya.

Foto: ilustrasi embung

“Desain (embung) sudah ada. Kalau memang ada tanah bengkok di desa-desa, maka bisa ditukar guling menjadi tanah provinsi. Walau di sisi lain membutuhkan proses yang cukup panjang,” ungkap Ketut Arsa Indra Watara, Kepala Bidang Mitigasi Air Baku Pusdataru Jawa Tengah, usai menggelar diskusi bebas bertajuk Prime Topik Trijaya di Lantai III, Gedung Kerjasama Polines, Tembalang, Semarang, Senin (27/8/2018).

Ia menyebut penggunaan tanah desa sebagai embung menjadi pilihan yang ideal.

Kendati demikian, pihaknya masih punya satu alternatif lagi yang bisa ditawarkan kepada Pemprov. Yaitu dengan memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten/kota. Sebab, aset kabupaten biasanya kurang layak digunakan sebagai embung.

“Kalau asetnya milik kabupaten maka akan dibantu pembangunan embungnya oleh kita. Dananya memakai APBD provinsi. Itu solusinya saat ini,” ujar Ketut.

Ia memastikan kini sudah mengerjakan pembuatan 75 embung di sejumlah daerah. Ia berharap rencana pembuatan embung tadi bisa segera terwujud. Dengan begitu mampu memenuhi kebutuhan air minum sekaligus menyelamatkan tanaman irigasi saat kemarau tiba.

“Embungnya sebagai penampung air. Itu kan bisa mendukung swasembada pangan yang digalakkan pemerintah pusat,” tuturnya.

Sedangkan, Moch Ichwan, Anggota Komisi D Jawa Tengah menyayangkan kinerja Pemprov yang terkesan lamban dalam membangun embung di setiap daerah.

Menurutnya pembuatan embung seharusnya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memonitor alih fungsi tanah desa untuk dijadikan embung.

“Oleh sebab itu, kami akan meminta fatwa BPK apakah tanah desa layak dimanfaatkan untuk embung. Sehingga tidak ada kesalahan ketika pemerintah menggunakan tanah desa tersebut,” tandasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.