Kasus Pungli Retribusi Parkir, Kadishub: Kami Siap Berikan Keterangan

Khadik membantah tidak ada petugas Dishub yang terlibat.

SEMARANG – Penyidik Saber Pungli Kota Semarang akan memanggil pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang pekan ini. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi terkait praktik pungli retribusi parkir di luar ketentuan Perda di sekitar kawasan Car Free Day (CFD) Simpanglima Semarang.

Parkir menjadi salah satu penyumbang retribusi potensial jika dikelola secara maksimal. Foto Metrojateng/dok

“Pekan ini akan memanggil pihak Dishub Kota Semarang, khususnya oknum yang namanya disebut oleh beberapa tersangka,” kata Ketua Tim Saber Pungli Kota Semarang, AKBP Enrico Silalahi, Selasa (12/3/2019).

Enrico menjelaskan pemanggilan tersebut juga untuk mengklarifikasi surat perintah yang ditunjukkan oleh tersangka saat pemeriksaan. Apakah surat tersebut sudah sesuai ketentuan atau tidak.

“Ada surat perintah yang ditunjukkan tersangka. Itu juga yang akan kami klarifikasi, siapa pembuatnya dan apakah sudah sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Adapun untuk 21 tersangka yang diamankan pada hari Minggu (10/3/2019) lalu akan diproses sesuai dengan peraturan daerah. Puluhan tersangka itu dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Sejauh ini belum ada tersangka yang diproses di pengadilan.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang M Khadik menyatakan pihaknya siap untuk memberikan keterangan kepada penyidik. “Tentunya karena ini terkait dengan tugas kami maka kami akan hadir dan mengklarifikasi,” katanya.

Disinggung terkait pengakuan salah seorang tersangka yang dimintai setoran oleh petugas Dishub, Khadik membantah tidak ada petugas Dishub yang terlibat. Sesuai ketentuan ada kewajiban dari koordinator yang memiliki izin dari Dishub untuk membayar uang retribusi kepada kas daerah. Besarannya ditentukan sesuai dengan potensi di setiap titik.

“Begitu ada kejadian itu langsung kami cek. Kemarin ada tetapi bukan personel dari Dishub. Ada koordinator yang menghimpun dari para juru parkir untuk kemudian membayar retribusi resmi kepada kas daerah,” katanya.

Potensi tersebut dihitung setelah petugas dishub mengecek ke titik yang akan ditarik retribusi. Pertimbangan potensi pendapatan itu juga untuk rekomendasi pemberian izin kepada koordinator parkir. Adapun besaran uang yang harus dibayarkan ke kas daerah adalah 60 persen.

Khadik juga membeberkan terkait tarif parkir sesuai ketentuan Perda. Tarif parkir umum di semua titik yang ditentukan oleh Dishub adalah Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2.000 untuk mobil. Namun di luar ketentuan tersebut ada titik parkir insidental dengan tarif retribusi parkir sebesar Rp 2.000 untuk sepeda motor dan Rp 3.000 untuk mobil.

“Kalau dari juru parkir yang ditangkap kemarin ada yang memiliki izin pasti akan diberikan peringatan dan sanksi. Kalau yang tidak memiliki izin, maka itu termasuk ilegal atau pungli,” tambahnya. (aka)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.