Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Penuhi Target

Hingga 30 November Setujui 23.377 Permohonan Insetif Pajak Pelaku Usaha dan UMKM

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Suparno.(tya)

 

SEMARANG, METROJATENG.COM – Ditengah kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I berhasil mencatatkan kinerja yang positif dan  berhasil mencapai target penerimaan tahun 2020. Sampai  30 November 2020  realisasi penerimaan mencapai 88 persen atau  netto Rp. 23,34 Triliun. 

Pertumbuhan minus Penerimaan Netto berhasil dijaga -0,96% sehingga dapat mengerem laju pertumbuhan minus penerimaan nasional, dengan jenis pajak PPN dan PPnBM serta PBB berhasil mencetak laju pertumbuhan positif (6,35% dan 24,85%). Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang positif, seperti Sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor dominan tumbuh 8.89%. Serta, Sektor Jasa Keuangan dan Administrasi Pemerintahan masing –  masing tumbuh 2,51% dan 50.62%, disaat Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan negatif  -22,37% dan Perdagangan -13,85%.

Penjelasan ini dikemukakan kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam konferensi pers dengan awak media di Restoran Kampung Laut Semarang. Direktorat Jenderal Pajak mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid 19, berupa pemberian Insentif Perpajakan bagi para pelaku usaha. Jumlah permohonan insentif pajak yang disetujui oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga 30 November adalah 23.377 permohonan, yang terdiri dari permohonan insentif PPh 21 DTP (Di Tanggung Pemerintah), PPh 22 Impor,PPh 22 DN, PPh 23, PPh 25, PPh Final PP 23 dengan Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor dominan. 

Adapun realisasi Insentif Pajak per jenis pajak meliputi  PPh Pasal 21 DTP  Rp 44.825.933.062, PPh Pasal 22 Impor  Rp 102.706.307.970, PPh Pasal 25,  Rp 262.430.915.888,-; PPh Final PP 23, Rp 24.817.431.954. Insentif Pajak berupa Percepatan Restitusi Rp 189.404.692.771 sehingga total realisasi Insentif Pajak yang telah diproses oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I selama bulan Januari  hingga November mencapai Rp 624.185.281.645.

“Terbitnya regulasi mengenai Bea Meterai pada tahun ini, yaitu UU No 10 Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk keberpihakan ketentuan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Adanya penerapan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kesederhanaan dan efektivitas berupa tarif tunggal dan penerapan meterai elektronik,” tambah Suparno.

Gayung bersambut dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 semakin memantapkan langkah pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan klaster kemudahan berusaha khususnya di bidang perpajakan dengan jumlah 3 Undang Undang yang terdampak yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun UU Ketentuan Umum Perpajakan dan 18 (delapan belas) item perubahan kemudahan berusaha. (tya)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.