Kabar Penutupan Beredar, SK Memanas

 Papan pengumuman di kompleks Argorejo saat bulan puasa. (foto: istimewa)

SEMARANG – Situasi di kompleks Argorejo atau Sunan Kuning yang sering disebut dengan SK, mengalami gonjang-ganjing. Hal itu menyusul kabar Bappeda Kota Semarang yang ditenggarai akan mengambil alih kebijakan untuk menutup lokalisasi terbesar di ibukota Jawa Tengah tersebut.

Akhir pekan lalu Bappeda menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait tanpa melibatkan pengelola Sunan Kuning, pada akhir pekan lalu. Suwandi Eko Saputro, Ketua Resos Sunan Kuning mengaku kecewa dengan tindakan Bappeda tersebut. Ia menduga Bappeda sedang merancang siasat untuk menggusur wisma-wisma yang ada di wilayahnya tanpa kompromi.

“Mungkin Bappeda mau mengambil kebijakan dengan menggusur semua wisma atau mengusir penghuni resos, kita juga masih menerka-nerka. Karena baru kali ini ada sebuah kebijakan terkait penutupan Sunan Kuning, tetapi kita sebagai pengelolanya justru tidak dilibatkan dalam pertemuan lintas stakeholder,” ungkap Suwandi, usai menggelar acara di Balai Pertemuan Argorejo, Selasa (3/4).

 

Pungutan Liar

Suwandi mengaku resah dengan kondisi tersebut. Mengingat rencana penutupan Sunan Kuning tinggal menunggu waktu. “Tahun depan Sunan Kuning akan ditutup sama Kemensos,” bebernya. Menurutnya sutuasi keamanan juga bertambah buruk setelah pihaknya terlibat konflik dengan beberapa pejabat Dinas Sosial (Dinsos). Konflik mencuat tatkala seorang pejabat Dinsos terlibat cekcok dengan Ari Setiadi sebagai koordinator Lentera ASA.

“Masa kita yang sudah 18 tahun mengelola resos dituduh mengeksploitasi mbak-mbak yang ada di sini. Ini kan sama saja kita sudah membantu pemerintah tapi malah diinjak,” keluh Ari Setiadi, saat ditemui di tempat yang sama.

Ari menyebut tudingan tersebut salah kaprah. Karena pemerintah yang justru melakukan pungutan liar (pungli) di tiap wisma. Sesuai Peraturan Wali Kota Semarang yang diterbitkan akhir 1986 silam, katanya, Sunan Kuning berstatus legal. “Kita pindah kemari secara resmi. Setiap wisma juga tidak ada pungutan. Malah oknum-oknum pejabat yang melakukan hal itu,” kata Ari.

Untuk saat ini, ia meminta kepada Pemkot Semarang untuk mencari solusi terbaik agar masalah tersebut segera mereda. “Pemerintah seharusnya memberi solusi untuk mengatasi polemik penutupan Sunan Kuning,” tegasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

18 − 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.