Jual Pupuk Bersubsidi Melebihi HET, Ibu Rumah Tangga Diringkus

Pupuk yang sedianya disalurkan untuk petani di Kabupaten Tegal justru dijual pelaku di daerah Kendal.

SLAWI – Jajaran Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tegal berhasil meringkus Ani Yuli (38), oknum penjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Warga Desa Pesarean, Kabupaten Tegal ditangkap usai petugas melakukan penyelidikan selama sepekan.

Petugas Sat Reskrim Polres Tegal membongkar truk tronton bermuatan pupuk bersubsidi milik pelaku yang rencananya akan dijual ke Kendal. Foto: metrojateng.com/adithya

“Pelaku memiliki kios pertanian di Desa Kalialang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Tim Resmob langsung meringkus pelaku usai menyelidiki selama kurang lebih satu pekan,” terang Kapolres Tegal, AKBP Dwi Agus saat gelar perkara, Jumat (7/12/2018).

Kapolres menyebut, pelaku merupakan pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Desa Kalialang, Kalipucang, dan Tembelang, Kecamatan Jatibarang. Namun, pupuk yang sedianya disalurkan untuk petani di tiga desa tersebut justru dijual pelaku di daerah Kendal.

Dari pengakuan pelaku, lanjut Kapolres, pupuk bersubsidi dijual ke daerah Kendal lantaran mampu mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Dimana pelaku mampu menjual Rp 120.000 per kantong dari harga eceran tertinggi Rp 115.000.

“Setelah pelaku tertangkap dan dikembangkan, kami berhasil menggerebek gudang penyimpanan Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna. Di dalam gudang tersebut, ditemukan 400 kantong pupuk Ponska yang setiap kantongnya memiliki berat 50 kilogram,” bebernya.

Sementara itu, kepada petugas pelaku mengaku baru satu kali melakukan aksi tersebut. Namun, penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain.

“Kita sangat atensi pada kasus ini, karena ini terkait kebutuhan petani. Potensi kerugian dalam kasus ini sekitar Rp 400 juta,” tegas Kapolres.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 4 dan 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, dengan ancaman hukuman penjara selama dua tahun. (MJ-10)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.