Jerat UU ITE di Aksi Kamisan Semarang

381 "Korban", Sebagian Besar Kena Pasal Karet

Pasal karet penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE justru digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

AKSI Kamisan kembali digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/11/2018). Aksi damai ini mengadopsi Aksi Kamisan di Jakarta yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2007, oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Keluarga korban tragedi ’65, Tragedi Semanggi dan Trisakti ’98, dan korban pelanggaran HAM lain.

Aksi di Semarang sendiri menyoroti dua kasus kriminalisasi yang dinilai melanggar HAM, dan keduanya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama adalah kasus Baiq Nuril, seorang mantan staf honorer SMA 7 Mataram. Kedua adalah kasus Zakki Amali, seorang jurnalis yang merupakan pemimpin redaksi portal berita online Serat.id.

 

Pola pemidanaan menggunakan UU ITE menunjukkan berbagai bentuk motif dari pelapor. Mulai dari balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy sampai persekusi kelompok.-SAFEnet-

 

Dibebaskan Hakim Pertama, Dihukum Hakim Agung

Baiq Nuril Maknun yang semula telah dibebaskan oleh pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri Mataram, atas kasus rekaman pelecehan seksual yang justru terjadi pada dirinya, kembali menghadapi jerat hukum. Hal itu karena pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung, memutuskan Baiq Nuril bersalah dalam kasus tersebut.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi MA nomor 547 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, dengan Majelis Hakim Agung yang diketuai Hakim Agung Sri Murwahyuni memutuskan Baiq Nuril terbukti bersalah atas tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan Baiq.

Dalam putusan kasasi itu, Nuril dinyatakan bersalah dan harus menjalani enam bulan hukuman penjara, ditambah denda Rp 500 juta dengan hukuman pengganti tiga bulan kurungan. Saat ini Baiq Nuril sedang menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapatkan keadilan pada dirinya.

Hal itu dilakukan setelah adanya penundaan eksekusi putusan kasasi atas dirinya, yang sedianya jatuh pada Rabu, 21 November 2018. Ya, sepertinya gelombang penolakan eksekusi dari masyarakat sipil yang terjadi di berbagai daerah baik di luar Jawa maupun di Jawa, termasuk Semarang, berhasil membuat pihak kejaksaan menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan.

 

Jerat Hukum Pemegang Bukti Pelecehan

Kasus Baiq Nuril bermula dari dirinya yang sering kali ditelfon oleh M, inisial kepala sekolah dimana ia bekerja sebagai tenaga honorer. Dalam telefon yang berulang-ulang itu, M yang berjenis kelamin laki-laki, menceritakan hubungan seksualnya dengan perempuan lain.

Merasa tidak nyaman dengan telefon itu, suatu kali Baiq Nuril kemudian merekam percakapan telefon dengan M. Ketika rekaman percakapan tersebut tersebar tanpa niat Baiq Nuril menyebarkannya, kemudian diketahui M, saat itulah jerat-jerat pidana mengintai Baiq Nuril.

Diketahui, bukan Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman. Melainkan kawan Baiq Nuril yang diberinya cerita tentang perilaku M. Kawan tersebut meminta rekaman dari Baiq Nuril dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan setempat. Sayangnya, belakangan kawan baiq Nuril itu mencabut keterangannya.

M melaporkan Baiq Nuril menggunakan dasar hukum UU ITE. Rekaman yang sedianya bisa menjadi barang bukti adanya pelecehan terhadap Baiq Nuril sebagai perempuan, berubah menjadi barang bukti yang menyeretnya sampai putusan pidana enam bulan penjara.

zakki amali
Aksi Kamisan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. (foto: istimewa)

 

Jurnalis Dijerat UU ITE

Undang-undang yang sama juga menjerat Zakki Amali, seorang jurnalis di Semarang yang menjadi pemimpin redaksi Serat.id, media online yang dikembangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang. Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman melalui Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama, melaporkan Zakki Amali dengan dalih pencemaran nama baik.

Dalih yang sama dengan yang digunakan untuk menjerat Baiq Nuril. Tuduhan pencemaran nama baik itu dilayangkan kepada Zakki Amali atas berita investigasi yang dilakukan oleh tim Serat.id yang bekerja berdasar kaidah jurnalistik dan  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sesuai Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.

Berita tersebut mengungkap soal plagiasi yang diduga dilakukan oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman. Laman Serat.id memuatnya setelah berita memenuhi standar jurnalistik Serat.id. Mereka telah memuat hasil konfirmasi berkaitan dengan plagiasi tersebut.

Alih-alih menggunakan hak jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, Rektor Unnes justru melaporkan Zakki Amali ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Jawa Tengah. Laporan tersebut diterima pada 21 Juli 2018.

Hendi Pratama menyebut laporan investigasi yang diterbitkan Serat.id berdampak buruk pada Rektor Unnes, Fathur Rokhman secara pribadi maupun Unnes secara kelembagaan. “Rektor Unnes namanya telah tercemar sebagai seorang pribadi, kepala rumah tangga dan akademisi. Secara kelembagaan, kabar yang dihembuskan ZA (Zakki Amali – red) diduga menjadi salah satu faktor turunnya jumlah pendaftar Seleksi Mandiri Unnes tahun 2018,” demikian Hendi melalui siaran pers tertulis yang diterima metrojateng.com pada 24 Agustus 2018.

Belum ada status hukum yang ditetapkan kepada Zakki dalam kasus tersebut. Namun polisi telah dua kali melayangkan panggilan kepada Zakki Amali, untuk meminta keterangan atas dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media berita online, berdasar pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Edi Faisol, pelaporan itu dinilai mencederai kebebasan pers sekaligus kebebasan berekspresi yang juga dijamin undang-undang. Sedianya, Rektor Unnes menempuh prosedur hak jawab dalam sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.

“Pelapor pelapor malah menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengkriminalisasi jurnalis yang telah bekerja berdasar dengan Kode Etik Jurnalistik,” kata Edi Faisol dalam Aksi Kamisan, Kamis (22/11/2018).

 

UU ITE dan Motif Balas Dendam

Bukan kali ini UU ITE dipakai untuk alat kriminalisasi warga negara dengan berbagai profesi. Menurut catatan SAFEnet, lembaga masyarakat yang bergerak memperjuangkan hak digital warga Asia Tenggara, sejak UU ITE diundangkan dari 2008 sampai bulan Juni 2018, ada 381 “korban” UU ITE.

Sebagian besar mereka dijerat dengan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Pasal itu menyoal tentang tuduhan pencemaran nama baik, sisanya dengan tuduhan ujaran kebencian. Sekurangnya 90 persen dari terlapor, masuk dalam jeratan pasal tersebut. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, anggota partai sampai jurnalis.

Sedangkan pelapornya, paling banyak adalah pejabat negara, yakni sebesar 35,92 persen. Disusul orang awam 32,24 persen, kalangan profesi 27,35 persen, 2,86 persen kalangan berpunya, 1,22 persen tanpa keterangan dan 0,41 persen tidak/belum bekerja.

Pola pemidanaan menggunakan UU ITE menunjukkan berbagai bentuk motif dari pelapor. Mulai dari balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy sampai persekusi kelompok.

“Kasus Zakki Amali berkaitan dengan dua hal sekaligus. Zakki merupakan korban pasal karet UU ITE, sekaligus korban pembungkaman pers,” tandas Edi Faisol. Dalam Aksi Kamisan, pihaknya menyerukan penghentian kasus Zakki Amali oleh polisi di tingkat penyelidikan. Meminta Rektor Unnes untuk mencabut laporan dan menempuh prosedur melalui Dewan Pers.

Aksi Kamisan yang diinisiasi masyarakat sipil di Kota Semarang juga meminta Mahkamah Agung memberikan keadilan kepada Baiq Nuril Maknun dalam upaya Peninjauan Kembali (PK), dengan membebaskanya dari segala tuduhan. Mereka menyerukan agar pasal-pasal karet dalam UU ITE 11/2008 dihapus. Mereka juga meminta agar negara memberikan hak kebebasan berekspresi sepenuhnya, sebab berekspresi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. (*)

 

Sumber: siaran pers AJI Semarang, arsip berita metrojateng.com.
Editor: Eka Handriana
Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.