Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ganjar Minta Manajemen Pelayanan Harus Diperbaiki

Ganjar memastikan pelayanan kesehatan di Jateng tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar.

MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen. Ia menegaskan kenaikan BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan.

Ilustrasi

Ganjar memastikan pelayanan kesehatan di Jateng tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar. ‘’Mudah-mudahan kenaikan ini bisa mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Itu yang diharapkan masyarakat. Kalau naik ya harusnya segera dibayar. Rumah sakit saya saja belum dibayar. Totalnya banyak, hampir sekitar Rp 200an miliar,” kata Ganjar Pranowo di sela menghadiri acara Pandatara 2019 SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jumat (1/11/2019).

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS yang belum dibayar senilai Rp 249.199.868.991. Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi. RSUD Muwardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128.120.277.776. Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.

‘’Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total,’’ ungkap Ganjar.

Meskipun ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik. ‘’Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani,’’ jelasnya.

Ia mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Maka inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

‘’Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar,’’ tandasnya. (duh)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.