Hibah Pelabuhan Niaga Dipandang Membebani Pemkab Kendal

Pelabuhan Kendal. (foto: metrojateng.com)

 

KENDAL – Pernyataan Dinas Perhubungan Kendal yang meminta Pelindo III memberikan hibah kepada Pemkab Kendal, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal. Ketua Komisi C DPRD Kendal, Nasri mengatakan jangan sampai kerjasama pengelolaan tersebut kelak menjadi beban keuangan Pemkab.

Ia menegaskan, kerjasama Pelabuhan Niaga Kendal dengan PT Pelindo III sebagai pihak ketiga perlu penjelasan lebih lanjut. Terutama soal kompensasi yang didapatkan Pemkab Kendal. “Kalau hibah ada konsekuensi. Nanti setelah diserahkan, pemeliharaan dan pengelolaan murni ditangani pemerintah daerah. Ini jelas akan memberatkan Pemkab. Apakah Pemkab mampu. Saya justru takut nantinya malah menjadi mangkrak,” jelasnya.

Nasri berpendapat, pengelolaan pelabuhan niaga harus mengedepakan kepentingan bersama. “Harus ada pertemuan dengan semua pihak karena di pelabuhan niaga tersebut ada aset milik pemerintah kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah dan pusat. Belum lagi investasi dari Pelindo III yang mencapai nilai triliunan rupiah. Aset milik Pemkab juga besar karena pengembangan pelabuhan sudah ada sejak tahun 2004 silam,” imbuhnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kendal, Ahmad Suyuti mengatakan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan niaga harus bisa menyejahterakan rakyat Kendal. Yang terpenting, pelabuhan niaga tidak menjadi beban Pemerintah Kenda, namun investasinya bisa menguntungkan Pemkab Kendal.

“Beban Pemkab akan bertambah harus mengelola pelabuhan yang butuh dana besar. Jadi saya menilai pengelolaan yang dilakukan harus benar-benar berjalan seimbang. Soal hibah yang diminta pemerintah kabupaten, saya melihat justru akan menjadi beban dan khawatir karena beban ini menjadi tidak terurus dan mangkrak,” kata Suyuti.

Dinas perhubungan pernah meminta kepada pemerintah pusat supaya menghibahkan asetnya yang ada di pelabuhan Kendal. Kepala Dinas Perhubungan Kendal, Suharjo, mengatakan aset milik pemerintah pusat di pelabuhan Kendal yang meliputi pelabuhan laut, nilainya sekitar Rp 97 miliar dan daràt Rp 234 miliar.

“Yang kami minta untuk dihibahkan adalah aset laut,” kata Suharjo. Menurut Suharjo, pengelolaan pelabuhan Kendal, dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pelindo III. Pembagian hasilnya, berdasarkan aset yang dimiliki di pelabuhan Kendal tersebut.

“Kalau aset milik pemerintah pusat dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Kendal, kan aset milik Kendal bertambah,” ujar Suharjo.

Suharjo menjelaskan, pembangunan pelabuhan Kendal hingga kini sudah menghabiskan dana Rp 537.817.610.000. Dana tersebut berasa; dari APBD Kendal Rp 165.831.287.000, APBD Provinsi Rp 40.134.911.000, APBN Darat Rp 234.040.377.000, dan APBN Laut Rp 97.811.035.000. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

4 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.