Guru Honorer Banyumas Tolak Pembatasan Usia Calon PNS

Mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar pada Senin (24/9) jika aspirasinya tak dipenuhi

BANYUMAS – Puluhan guru honorer Kategori dua (K2 dan honorer non kategori), menggelar aksi di depan kantor Bupati Banyumas, Rabu (19/9/2018). Mereka menuntut dihapuskannya PermenPan RB No 36 tahun 2018, dan pengangkatan guru honorer tanpa ujian.

Guru honorer di Banyumas menggelar aksi menolak pembatasan usia pendaftaran CPNS. Foto: metrojateng.com

Kordinator aksi, Yeni Aryanti mengatakan, PermenPan RB no 36 2018, yang membatasi usia maksimal pendaftaran CPNS tahun ini membuat banyak guru honorer gigit jari. Mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun tak bisa ikut seleksi.

“Aksi ini sebagai awal sebelum menggelar aksi besar-besaran. Jika tuntutan kami tak dikabulkan, maka kami akan mengerahkan seluruh honorer di Banyumas yang berjumlah 3.000an orang,” katanya.

Datam, guru honorer di SDN 2 Wlahar yang sudah mengabdi selama 19 tahun, mengatakan pasrah dengan kondisi seperti ini. Bahkan, jika nasibnya tidak berubah dia akan mengundurkan diri sebagai pendidik dan akan beralih profesi sebagai petani.

“Awal saya mengajar dibayar Rp 75 ribu, sekarang dibayar Rp 300 ribu,” katanya.

Berbeda dengan Datam, Supriyanto guru honorer SD N 2 Cihonje, Kedungbanteng yang sudah mengabdi 28 tahun mengaku sangat geram dengan sikap pemerintah yang dinilai mempermainkan para guru honorer.

“Pemerintah berniat akan menyingkirkan kami yang sudah berumur lebih dari 35 tahun, padahal seharusnya pemerintah lebih menghargai pengabdian kami yang sudah puluhan tahun,” ujarnya.

Supriyanto menambahkan, honor yang dia terima saat ini Rp 250 ribu, bahkan dulu pernah menerima honor Rp 5 ribu. Honor tersebut didapatkan dari alokasi dana BOS di masing-masing sekolah. Padahal, dana BOS tersebut diberikan pemerintah berdasarkan jumlah siswa.

Sebelumnya, pemerintah sudah menawarkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, guru honorer menolak meskipun digaji sesuai UMK.

“Dengan sistem kontrak, bisa saja pemerintah sewaktu-waktu memutus kontrak jika sudah tidak membutuhkan lagi,” katanya.

Dia bersama ribuan guru honorer berharap, aspirasi mereka bisa diserap dan disalurkan oleh dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ke pemerintah pusat. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.