Gugatan Cerai Meningkat Tajam Selama 10 Tahun Terakhir

Tiga Kota Peringkat Tertinggi di Jateng

Gugatan cerai tersebut paling banyak dilayangkan oleh pihak istri. Apa penyebabnya?

Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, Anis Fuad saat ditemui di kantornya. (Foto: Fariz Fardianto/metrojateng.com)

 

SEMARANG – Jumlah perkara gugatan cerai yang diajukan di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, terbilang semakin mengkhawatirkan.

 

Kepala Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, Anis Fuad mengakui banyaknya fenomena gugatan cerai. Hal yang menjadi catatan, gugatan cerai tersebut paling banyak dilayangkan oleh pihak istri. Fenomena tersebut meningkat tajam selama 10 tahun terakhir.

 

Ada tiga kota di Jawa Tengah tercatat memiliki tingkat gugatan cerai tinggi. Kota Semarang menempati ranking ketiga di Jawa Tengah. Peringkat pertama diduduki Kabupaten Cilacap, disusul Brebes. “Masing-masing memiliki angka gugatan cerai yang diajukan pihak istri mencapai hampir 8.000 perkara,” beber Anis kepada metrojateng.com, Jumat (8/2/2019).

 

“Saya kaget Kota Semarang yang notabene berada di perkotaan kok tinggi sekali angka cerainya. Padahal pendidikan warganya juga tinggi. Beda cerita kalau di daerah kan banyak warganya yang pendidikannya rendah, sehingga secara psikologis jika dalam percekcokan rumah tangga didahulukan emosinya ditimbang nalarnya,” ujar.

Di bawah Kota Semarang, ia melanjutkan berturut-turut ada Kabupaten Pemalang, Kendal dan Grobogan. Praktis, ia menyebut angka perceraian terendah saat ini hanya berada di Kabupaten Kudus dan Kota Magelang mengingat keduanya memiliki penduduk paling sedikit.

 

Lebih jauh lagi, Anis menyampaikan maraknya gugatan cerai paling banyak diajukan oleh pihak istri. Hal ini membuat pihaknya kewalahan untuk melakukan penanganan. Musababnya, Pengadilan Agama Semarang selama ini tidak mendapat anggaran sosialisasi pencegahan cerai dari Mahkamah Agung.

 

“Kami enggak bisa mencegahnya, karena terus terang saja anggarannya tidak ada sama sekali. Kami malah kerap menempel dengan Kabag Hukum Pemkot Semarang untuk melakukan pendampingan penyuluhan pranikah di setiap KUA. Kami hanya bisa pasif saja. Maksimal sebatas dilakukan mediasi di PA,” tuturnya.

 

Ia pun menyatakan di bulan Januari 2019 kemarin misalnya, gugatan cerai yang diterima pihaknya sudah ada 345 perkara. Dari jumlah tersebut, sekitar 76,8 persen merupakan gugatan cerai yang dilayangkan pihak istri. Sedangkan perkara talak yang dilayangkan pihak suami sebesar 23,2 persen.

 

“Artinya, gugatan yang diajukan istri lebih banyak ketimbang suami. Kemungkinan besar dipicu tanggung jawab yang kurang dari pihak suami. Entah itu tanggung jawab materi, atau hubungan suami istri. Di Semarang, fenomena istri menceraikan suaminya itu sudah berlangsung 10 tahun belakangan ini,” paparnya.

 

Penyebab lainnya, kata dia, para istri di era serba modern kini cenderung sudah melek hukum, paham akan keterbukaan informasi dan kesetaraan gender. Kondisi ini berbeda dengan dahulu yang pengetahuan masyarakat mengenai hukum masih minim. Zaman dulu, istri cenderung patuh terhadap suaminya. “Bahkan menganggap perceraian adalah sebuah hal yang tabu. Takut melanggar norma-norma agama,” katanya. (far)

 

 

 

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.