Gerindra Nilai Politis Dana Kelurahan Menjelang Pilpres

Gerindra senang kelurahan dapat dana, tapi mencurigakan.

SEMARANG- Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Ferry Juliantono mencurigai pencairan dana kelurahan sarat nuansa politis.

Petugas Posyandu Kelurahan Kalipancur sedang menimbang balita di sela kegiatan CSR Indofood dengan memberikan makanan tambahan, Kamis (3/5). Foto: anggun puspita

Sebabnya, dana kelurahan rencananya digeontorkan oleh Presiden Jokowi pada awal 2019 yang bertepatan dengan kontestasi Pilpres.

“Dana kelurahan kalau digelontorkan pada hari menjelang pemilu, tentunya sangat mencurigakan,” kata Ferry saat ditemui di sela pembekalan caleg-caleg Gerindra di UTC Sampangan, Kota Semarang, Selasa (23/10/2018).

Seperti diketahui, dana kelurahan itu sendiri dicetuskan oleh Jokowi saat menyambangi acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana Bali beberapa waktu lalu.

Ferry pun mensinyalir bahwa penggunaan dana kelurahan nantinya berpotensi untuk menekan para kepala desa dan lurah saat Pilpres berlangsung. Menurutnya kepala desa atau lurah akan menemui kesulitan saat menerima dana kelurahan di tiap daerah.

“Walaupun saya senang lurah maupun kades dapat dana. Tapi saya lihat mereka pasti akan ditempatkan pada posisi yang susah,” bebernya.

Ia mengkhawatirkan pencairan dana kelurahan yang bertepatan dengan Pilpres membuat banyak pihak menerka-nerka. Apalagi, waktu alokasi dananya terkesan diundur oleh pemerintah.

“Tapi kok waktunya (pencairan dana kelurahan) seperti ini. Kebutuhannya kan dari kemarin berarti kan sengaja diundur-undur,” tandasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.