Gerindra Minta Polisi Seret Calegnya yang Tepergok Nyabu ke Pengadilan

Caleg Arsha Bahrain Putra dinilai telah mencoreng nama Partai Gerindra.

Foto: ilustrasi

SEMARANG – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku berang dengan ulah calegnya bernama Arsha Bahrain Putra alias ABP yang tepergok menghisap sabu saat berada di markas pemenangannya, Minggu (6/1/2019).

Ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wachid terkejut dengan ulah yang dilakukan ABP selama ini. Pihaknya baru sebatas tahu dari kabar sosial media.

“Nantinya akan kita tindaklanjuti. Kita kroscek dulu,” akunya, saat dihubungi¬†metrojateng.com, Selasa (8/1/2019).

Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro menyebut apa yang telah dilakukan ABP telah mencoreng nama partainya sebagai peserta kontestasi Pemilu 2019.

“Yang jelas, kita menyesalkan kondisi ini. Apalagi ada anggota kita yang tertangkap karena sabu dan tentunya merusak nama partai, merusak citra partai,” ujar Sriyanto.

Sriyanto bahkan meminta aparat kepolisian untuk menyeret ABP ke pengadilan. Ia menghargai proses hukum yang berlaku sembari pihaknya akan menempuh sanksi yang dijatuhkan bagi caleg yang bersangkutan.

“Tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kalau dari partai dengan kondisi seperti ini jelas kita akan ada sanksi. Sabu itu kan termasuk narkoba dan narkoba korupsi itu menjadi hal yang sangat menjadi perhatian serius bagi Gerindra. Sehingga sanksi tetap akan kita jatuhkan apabila nanti terbukti bersalah di dalam pengadilan,” tutur Sriyanto.

Secara khusus, ia mengaku tak kenal akrab dengan ABP. Setahunya, ABP bukan kader partainya. Yang bersangkutan, jelasnya hanya sebatas memiliki kartu anggota partai.

Pemberian kartu anggota itu sesuai AD/ART partainya pasal V yang berisi tentang kader harus melalui tiga syarat utama.

ABP juga diketahui tak pernah ikut sekolah pengkaderan yang diadakan partainya di Hambalang.

“Itu bukan kader, siapapun calon yang bawa nama Gerindra tentu kita akan ada reward and punishment. Kami menghargai dan mengikuti proses hukum. Selain itu juga akan kami laporkan kepada DPP sehingga untuk sanksi dan sebagainya nanti akan diberikan oleh DPP,” urainya.

Sanksi yang dijatuhkan nantinya pun bervariasi. Sriyanto menjelaskan, sanksi yang diberikan mulai dari peringatan lisan, tertulis hingga dipecat. “Itu semua adalah ranah dari DPP,” tukasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.