Genjot Pendapatan Pajak, Pemkot Semarang Akan Terapkan Reklame Videotron

Konten iklan tidak hanya menampilkan produk saja, melainkan memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui gambar-gambar yang disajikan.

SEMARANG – Pendapatan pajak reklame Pemerintah Kota Semarang menjadi sorotan karena belum maksimal. DPRD Kota Semarang menyarankan agar pemerintah kota lebih pro aktif dengan melakukan upaya jemput bola.

Ilustrasi
Foto: dokumentasi metrosemarang.com

Anggota DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto mengatakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang menangani masalah pajak, harus melakukan upaya jemput bola kepada para wajib pajak reklame yang belum membayar.

Dia mendukung jika pemerintah kota membuat tim dan zonasi untuk melakukan jemput bola tersebut.

‘’Sebenarnya ditempel peringatan (di reklame) belum membayar itu bagus, tapi secara PAD (pemasukan terhadap pendapatan asli daerah) belum dapat. Kalau mereka nakal, Bapenda yang harus proaktif,’’ kata Danur, Rabu (16/10/2019)

Anggota Fraksi Demokrat ini menjelaskan, Bapenda dapat melakukan jemput bola, karena berdasarkan peraturan daerah (Perda) tentang perpajakan yang sekarang, meskipun reklame belum keluar izinnya tapi sudah pasang, maka pemasang harus membayar pajak.

Danur juga berharap Pemerintah Kota Semarang membuat visualisasi konten reklame yang lebih indah. Konten iklan harus juga memberikan pendidikan kepada masyarakat.

‘’Konten iklan tidak hanya menampilkan produk saja, melainkan memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui gambar-gambar yang disajikan,’’ tegasnya.

Sementara Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, dirinya mengakui pendapatan pajak reklme saat ini memang belum maksimal. Pasalnya, masih dalam masa revisi perubahan peraturan daerah.

Dia menargetkan, pendapatan dari sektor pajak reklame tahun ini sebesar Rp40 miliar. Hingga kini realisasi baru pada angka sekitar Rp 22,5 miliar.

‘’Karena ini masa transisi. InsyaAllah kalau nanti sudah berjalan pendapatan bisa maksimal. Kami targetkan akhir Oktober persiapan selesai dan November sudah bisa berjalan,” katanya.

Dia melanjutkan, pihaknya saat ini juga sedang menggodok aturan pemasangan reklame menggunakan videotron, menggantikan reklame yang bertebaran di Kota Semarang.

Rencananya, pilot project penggunaan videotron akan diterapkan terlebih dahulu di kawasan segitiga emas Kota Semarang. Yaitu di antaranya Jalan Gajahmada, Jalan Pahlawan, dan Jalan Pandanaran.

Adapun penghitungan pajak pemasangan reklame menggunakan videotron berbeda dengan pemasangan reklame secara konvensional. Jika biasanya penentuan tarif mempertimbangkan panjang dan lebar reklame, dengan videotron tarif disesuaikan berdasarkan durasi.

‘’Semakin lama durasi reklame, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Waktu tayang juga mempengaruhi tarif pajak reklame,’’ terang Agus Wuryanto.

Penghitungan tarif pajak reklame melalui videotron, imbuh Agus, juga berdasarkan tata letak videotron, dimana saat ini tata letak tersebut masih dalam pengkajian Distaru.

“Contoh, di Simpang Lima pasti akan lebih mahal daripada di luar Simpang Lima karena itu sentral bisnis. Jadi, kami belum dapat menyebutkan tarif karena tata letak masih diharmonisasi,” jelasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.