Ganjar Usulkan SIM untuk Pelajar

Minta Kaji Usia Pengendara 15 Tahun

Apakah sebenarnya usia anak-anak itu cukup untuk bisa mengendarai. Jangan-jangan tidak 17, jangan-jangan 15 sudah bisa

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usul untuk diadakan Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk pelajar. Karena menurutnya, saat ini banyak pelanggaran lalulintas maupun kecelakaan yang melibatkan pelajar.

sim pelajar
Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono dalam diskusi “Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor Dalam Road Safety dan Penegakan Hukumnya” yang digelar di Hotel Patrajasa, Semarang, Rabu (21/11/18). (foto: istimewa)

Hal tersebut diungkapkan Ganjar di sela diskusi tentang “Fungsi Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor Dalam Road Safety dan Penegakan Hukumnya” yang digelar di Hotel Patrajasa, Semarang, Rabu (21/11/2018).

“Kita sedang membicarakan itu,  menyimulasikan. Banyak pelajar kita yang menggunakan kendaraan. Dari sisi aturan kalau belum 17 (tahun) kan nggak boleh,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, dalam sisi aturan memang SIM baru diberikan pada warga negara berusia minimal 17 tahun. Namun pada kenyataannya banyak pelajar yang membawa kendaraan sendiri untuk ke sekolah.

Selain itu, menurut Ganjar, pemerintah dalam hal ini juga bisa hadir mengintervensi dengan menghadirkan angkutan publik, seperti bis sekolah. Atau meminta orangtua untuk wajib mengantarkan anaknya ke sekolah.

“Atau kemudian secara psikologis diuji, apakah sebenarnya usia anak-anak itu cukup untuk bisa mengendarai. Jangan-jangan tidak 17, jangan-jangan 15 sudah bisa. Kalau itu iya, maka saya kemudian bicara, mungkin nggak? Simple aja,” terang Ganjar.

Menanggapi usulan itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri yang juga hadir dalam diskusi mengatakan hal itu bisa menjadi pembahasan untuk dikaji. Namun untuk saat ini, Refdi berharap sebisa mungkin para orang tua bisa mengantarkan anaknya ke sekolah.

“Bagaimana pentingnya SIM pelajar, tentu akan kita lakukan pengkajian. Karena, memang persyaratan normatif sudah diatur. Tentu ada kebijakan juga kalau memang hasil pengkajian kita itu layak diberikan,” pungkas Refdi. (fen)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.