Ganjar Menangi Gugatan Atas PLTU Batang

image
Suasana sidang putusan gugatan warga Batang terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menang atas gugatan yang diajukan oleh rakyatnya sendiri, yang menentang sisa pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang punya daya listrik 2×1.000 Megawatt.

Hal tersebut terlihat dari hasil sidang gugatan PLTU Batang yang dihadiri sejumlah warga Kabupaten Batang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Senin (5/10).

Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim PTUN, Ery Elfi Ritonga tak bisa mengabulkan keinginan warga Batang yang keberatan dengan proyek PLTU yang digagas pemerintah pusat.

“Menolak gugatan seluruhnya dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara,” kata Ery, saat membacakan amar putusan di PTUN Semarang.

Kendati demikian, ia jugamenolak eksepsi Konsorsium PLTU Batang dan Gubernur Ganjar. “Menyatakan eksepsi kedua tergugat tidak diterima,” paparnya.

Seperti diketahui, SK Gubernur Jateng yang digugat warga Batang bernomor 590/35/2015 soal pengadaan sisa lahan seluas 125.146 meter persegi. Warga menilai tak pernah dilibatkan dalam sosialisasi penerbitan SK tersebut.

Majelis Hakim PTUN memberi waktu 14 hari bagi kedua belah pihak guna menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Namun, pihak pengadilantetap tidak memberi ruang bagi yang bersengketa untuk banding. “Apabila tidak sependapat dengan putusan ini tberhak mengakukan kasasi tanpa melalui banding,” ucap Ery.

Usai putusan, kuasa hukum Gubernur Ganjar, Imanuddin Iskandar, mengapresiasi hal tersebut. “Karena pengadilan telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi, dan aspek urgensi,” kata Imanudin.

Sementara itu, perwakilan penasehat hukum warga Batang, Yudianto Simanjuntak tengah mempertimbangkan mengajukan kasasi terkait hasil putusan pengadilan itu.

“Kita masih pikir-pikir karena kita keberatan dengan keputusan pengadilan karena kasus ini secara prosedur ada yang dilanggar terutama terkait penerbitan SK Gubernur Jateng hanya penetapan lokasi dan bukan pengadaan tanah,” tutupnya. (Far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 54 = 56

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.