Ganjar Ingin Hapus SKTM dari Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru

Siswa Tidak Mampu akan Diberi Beasiswa

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menuai polemik karena banyak yang dipalsukan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang menggagas kebijakan penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Musababnya, keberadaan SKTM sebagai syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menuai polemik karena banyak yang dipalsukan.

Keinginan itu muncul tatkala Ganjar melakukan evaluasi pendidikan Jawa Tengah 2018. Tak kurang ada tiga poin yang dievaluasi. Pertama zonasi. Kedua kurikulum. Ketiga persyaratan pendukung lainnya.

“Sudah ada pengkajian dan penjajakan untuk memisahkan syarat SKTM dalam penerimaan (PPDB). Kalau tidak mampu ya kita kasih beasiswa,” ungkapnya, Jumat (4/1/2019).

Ia mengklaim setelah dievaluasi, nantinya dapat melahirkan sistem informasi pendidikan yang akuntabel. Ganjar berjanji akan mengawal kajian terhadap penerimaan peserta didik. Ia menargetkan kebijakan baru dapat diterapkan dalam penerimaan siswa tahun ini.

Menurutnya SKTM tidak bisa lagi masuk syarat daftar sekolah. “Mohon maaf siswa yang nilainya kurang tidak bisa lagi pakai SKTM apalagi memilih sekolah,” sambungnya.

Kemudian untuk siswa yang benar-benar tidak mampu, Pemprov akan menyiapkan bantuan lain yang lebih tepat sasaran dan mendidik.

Kebijakan yang ia rancang itu sesuai sepengetahuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Karena, usai sengkarut SKTM lalu, Ganjar beberapa kali berkomunikasi dengan Muhajir dan menjanjikan penyesuaian peraturan dengan kondisi sosiologis di daerah.

“Karena memang yang mengatur semuanya dari pusat. Tapi setelah kejadian banyak kemarin itu, saya laporkan sama pak menteri, pak menteri bilang ‘kalau ada usulan silakan dimasukan. Kita akan menyesuaikan kondisi sosiologis, kami akan menyesuaikan’,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku punya perangkat sahih untuk memvalidasi siswa dari keluarga tidak mampu. Mulai Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan data kependudukan daerah.

“Ada sebenarnya yang bisa lebih mudah, yaitu kalau kita diizinkan mengakses data kependudukan di Kemendagri. Di situ sudah ada tanda-tanda siapa yang masuk kategori-kategori (mampu atau tidak mampu). Kalau itu bisa diakses, kita akan jauh lebih mudah mengaplikasikan di dalam melakukan kontrol terhadap calon siswa. Sementara kami hanya bisa diberi hardcopy. Kami ngalah saja untuk melakukan verifikasi faktual secara manual,” tandasnya. (far)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.