Ganggu Sinyal Pesawat, Para Nelayan Diminta Pakai Radio Maritim

Sebanyak 143 unit radio maritim yang telah berstandar internasional akan dipasang pada kapal nelayan berukuran 10–30 GT.

SEMARANG – Sejumlah pemilik kapal nelayan berukuran 10 GT sampai 30 GT diwajibkan mengganti semua alat komunikasinya dengan perangkat radio maritim. Musababnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah mengklaim gelombang frekuensi alat komunikasi yang usang milik nelayan telah mengganggu sinyal pesawat terbang.

Kewajiban penggunaan perangkat radio maritim dinilai memberatkan nelayan. Foto: metrojateng.com/dok

“Selama ini sudah banyak nelayan yang menggunakan radio. Namun perangkat radio all ban yang frekuensinya mengganggu penerbangan sehingga memengaruhi keselamatan. Frekuensi tidak teratur, masih digunakan belum sebagaimana mestinya,” ungkap Lalu Syafriadi, Kepala DKP Jawa Tengah, Minggu (2/9/2018).

Perangkat radio maritim akan menggantikan penggunaan perangkat lama yang biasa digunakan kapal tangkap ikan. Pasalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan frekuensi perangkat lama mengganggu aktivitas (navigasi) penerbangan.

Ia mengatakan bakal membekali ragam pelatihan untuk mengoperasikan radio maritim tersebut. Sehingga tiap nahkoda dapat mengaktifkan gelombang radio dengan baik dan tepat sasaran.

“Misalnya frekuensi panggilan SOS tidak digunakan untuk mengobrol misalnya begitu,” akunya.

Pihaknya juga akan memberi waktu tenggang sembari melakukan sosialisasi tersebut. Untuk kapal-kapal besar yang bersandar di perairan Kabupaten Pati juga bisa membeli peralatan sendiri.

Untuk memulai langkah awal, Lalu segera menyalurkan 143 unit radio maritim yang telah berstandar internasional untuk dipasang pada kapal nelayan berukuran 10–30 GT.

Ia menyebut bahwa penggunaan radio maritim jadi syarat mutlak untuk beraktivitas di lautan lepas. Tiap Pelabuhan Perikanan Pantai dan Kantor Syahbandar kerap mendat kapal-kapal yang berlayar.

Dari data yang dihimpun DKP, sementara ini terdapat 24 ribu lebih kapal nelayan berbagai ukuran. Yang terdata untuk ukuran 30 GT mencapai 2.000 lebih kapal.

Minta Toleransi

Dilain pihak, kebijakan penggantian alat komunikasi ditentang sebagian nelayan. Mereka menganggap harga radio yang ditawarkan oleh Kominfo terlampau mahal sehingga membebani perekonomiannya.

“Harga radionya saja Rp 25 juta. Itu kan kemahalan. Tentunya sangat membebani kita karena biaya pembelian radio dari Kominfo harus dimasukkan dalam ongkos perbekalan ABK. Ini membuat pendapatan kita jadi sangat mepet,” kata Kamari, nahkoda dari Paguyuban Rukun Santoso Pati kepada metrojateng.com.

Ia menyatakan sudah berlayar sejak 1998 silam sampai saat ini. Dalam waktu rentang tersebut, ia sudah malang melintang mengarungi lautan lepas hingga menjelajah ke perairan Sulawesi dan Papua. Namun, selama ini ia tak menemukan satu pun peringatan dari syahbandar terkait frekuensi alat komunikasinya.

“Enggak ada masalah apa-apa kok. Kalau pun ada keluhan, pasti sudah diperingatkan sejak dulu dong. Kenapa baru dimasalahkan sekarang,” cetusnya.

Sementara nahkoda lainnya dari Juwana, Nuryadi, menuturkan bila dirinya selama ini memakai radio all ban. Selama ini bisa berlayar menggunakan alat tersebut.

“Tapi kita sudah berbulan-bulan belum melaut. Karena birokrasi dari Kementerian menyulitkan kami. Itu jadi beban jika sekarang harus mengganti perangkat radio. Pasti menambah dana, sementara sudah lama kami tidak melaut. Kami ingin ada toleransi,” pungkasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.