Fraksi PDIP Siap Ajukan Hak Interpelasi

 

Aduan-Masyarakat-Kendal-Lewat-Aplikasi
Bupati Kendal Mirna Anisa saat meresmikan layanan aduan dengan aplikasi online. (foto: metrojateng.com)

 

KENDAL Desakan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Kendal Mirna Annisa terus bergulir. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kendal siap menginisiasi untuk mewujudkan hal tersebut.”Kami siap menginisiasi untuk komunikasi dengan fraksi lain,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Tri Purnomo.

Menurut Tri Purnomo, pihaknya sudah menjajaki komunikasi dengan Fraksi PPP dan PAN. Ketua DPRD Kendal H Prapto Utono SSos mengatakan, pihaknya harus mengkaji dulu masalah interpelasi persoalannya apa yang harus diangkat. Dikatakan, sesuai dengan tata tertib DPRD Kendal hak interpelasi yaitu hak meminta keterangan kepada bupati terkait kebijakan yang penting dan strategis berdampak luas kepada masyarakat.

“Untuk bisa melaksanakan hak interpelasi harus diusulkan paling sedikit tujuh anggota DPRD lebih dari satu fraksi,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam pasal 13 tata tertib DPRD Kendal usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan sidang paripurna yang dihadiri minimal 50 persen plus satu anggota DPRD Kendal. Dalam paripurna tersebut pengusul hak angket diminta menjelaskan alasan penggunaan hak angket dan bisa terjadi tanya jawab disana.”Sedangkan untuk pengesahannya harus disetujui separo dari anggota yang hadir dalam paripurna tersebut,” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan, sebagai pimpinan DPRD pihaknya menunggu langkah fraksi yang ingin mengusulkan hak interpelasi.”Prinsip kami menunggu, kalau ada usulan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPC PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Muhammad Makmun mengatakan, sebagai bagian dari DPRD Kendal pihaknya akan meminta masukan seluruh anggota fraksi terkait kinerja bupati akan menelan data yang disampaikan masyarakat yang mendorong untuk dilaksanakan hak interpelasi.

Dijelaksan, kalau ada pelanggaran undang-undang dan kinerjanya tidak sesuai aturan sebagai aturan, lembaga mempunyai fungsi kontrol menggunakan hak interpelasi maka akan didukung.”Kami akan pelajari kalau ditemukan kinerja bupati yang melanggar undang-undang kami otomatis akan menggunakan gak interpelasi,” ujarnya. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 3 = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.