Federasi Serikat Pekerja Semarang Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran dinilai akan merugikan buruh dan semakin membuat buruh kesusahan ekonomi bahkan menjadi miskin.

SEMARANG – Gabungan federasi serikat pekerja di Kota Semarang menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal itu terungkap saat audiensi dengan Ketua Sementara DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, di ruang serba guna DPRD Kota Semarang, Selasa (10/9/2019).

Audiensi gabungan federasi serikat pekerja dengan pimpinan sementara DPRD Kota Semarang di ruang serba guna, Selasa (10/9/2019). Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh

Kenaikan iuran dinilai akan merugikan buruh dan semakin membuat buruh kesusahan ekonomi bahkan menjadi miskin. Kenaikan iuran BPJS juga dinilai akan berdampak pada perusahaan yang semakin terbebani.

‘’Jadi jelas kenaikan BPJS akan berpengaruh pada pendapatan buruh,’’ ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Zainudin, yang menjadi koordinator federasi buruh.

Dikatakan buruh mengalami kegundahan dan keresahan terkait rencana kenaikan dan revisi tersebut. Isunya, kata dia, revisi UU No 13 Tahun 2003 akan menghilangkan pesangon, status dan lainnya.

Senada dengan Zainudin, Waluyo juga menegaskan menolak kenaikan BPJS, karena perusahaan akan semakin berat dan sangat merugikan buruh.

’’Kenaikan BPJS lebih dari 50 persen, sementara kenaikan upah buruh hanya 8 persen itu hanya untuk satu kebutuhan, bagaimana dengan kebutuhan lainnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sumartono, dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berharap DPRD Kota Semarang mendukung buruh menolak kenaikan iuran BPJS dan revisi UU No 13. Dengan mengirimkan surat rekomendasi secara resmi kepada Pemerintah Pusat.

‘’Kami berharap DPRD Kota Semarang bersama kami mengirimkan surat rekomendasi penolakkan BPJS dan revisi UU No 13 Tahun 2003 ke Pusat karena menyangkut nasib dan hubungan industrial,’’ tegasnya.

Ketua Sementara DPRD Kota Semarang Kadarlusman memberikan apresiasi atas langkah Federasi yang mengutamakan langkah komunikasi dan koordinasi.

’’Sekarang eranya beda. Kita lebih mengedepankan komunikasi dan langkah ini yang kita harapkan sehingga kita bisa menggali dan mendapatkan informasi,’’ ujar Pilus, sapaan akrabnya didampingi wakil ketua dewan sementara Abdul majid dan anggota dewan Fajar Rinawan S.

Politisi PDIP ini mengaku akan menyampaikan surat penolakan kenaikan iuran BPJS dan revisi UU No 13 ke Pemerintah Pusat sesuai harapan buruh. Namun hal itu baru akan dilakukan setelah ada pimpinan dewan definitif.

‘’Isinya sesuai dengan tuntutan buruh untuk menolak revisi. Harapannya surat yang disampaikan bisa jadi perhatian oleh Pemerintah Pusat,’’ katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Wali Kota Semarang terkait kenaikan iuran BPJS ini agar nantinya tetap tidak memberatkan buruh. Hal itu terkait iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 3 dalam program UHC ditanggung oleh pemerintah daerah. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.