Empat Tahun Bertugas, DPRD Jateng Telurkan 77 Perda 

Satu Perda, Maksimal 160 Hari Kerja

Banyaknya perda yang dibahas disebabkan perubahan sejumlah kewenangan Pemprov Jateng sebagaimana pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SEMARANG – Empat tahun bekerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) periode 2013-2018 telah menghasilkan 77 peraturan daerah (Perda).

perda jateng
Diskusi Produk Legislasi Daerah di Hotel Noormans Semarang, Selasa (06/11/2018). (foto: istimewa)

Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mengatakan, 77 Perda itu dibuat bersama Pemerintah Provinsi Jateng dengan durasi waktu satu perda 120-160 hari kerja, sesuai tata tertib DPRD Jateng yang baru. Tujuannya agar pembahasan tidak molor dan kinerja DPRD menjadi lebih terukur.

‘’Alhamdulillah DPRD Jateng periode kami hingga saat ini sudah menghasilkan 77 perda. Semoga bermanfaat”, kata Yudi pada diskusi produk legislasi daerah di Hotel Noormans Semarang, Selasa (06/11/2018). Hadir Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng Indrawasih dan Dosen Fakultas Hukum Undip Dr Lita Tyesta.

Pada 2018 sendiri, kata Anggota Komisi E DPRD Jateng ini, ada 12 usulan raperda. Dari jumlah itu, delapan diantaranya sudah selesai pembahasan dan masih dibahas. Tiga usulan raperda lainnya masih menunggu aturan di atasnya, salah satunya raperda tentang zonasi. Dan satu usulan raperda tidak disetujui Bapemperda karena kajiannya belum lengkap, yakni raperda tentang holding.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra ini menegaskan, usulan raperda tersebut merupakan inisiatif dari Legislatif dan Eksekutif. Dalam pembahasan usulan hingga menjadi Perda dilakukan secara bertahap. Di mana setelah diusulkan, kemudian dibuat naskah akademik.

‘’Setelah itu dilakukan kajian oleh Bapemperda selama 14 hari hingga menentukan apakah raperda tersebut dapat direkomendasikan untuk dibahas lebih lanjut atau ditolak’’, jelasnya.

Jika direkomendasikan untuk pembahasan lebih lanjut, kata Yudi, maka Bapemperda akan merekomendasikan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) atau Komisi terkait. Setelah itu hasil pembahasan dari Pansus atau Komisi dipaparkan di rapat paripurna.

‘’Kami tentu saja meminta agar diprioritaskan Perda yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Yudi mengakui jika jumlah perda yang dibahas memang cukup banyak. Hal itu disebabkan perubahan sejumlah kewenangan Pemprov Jateng sebagaimana pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semisal perubahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi. Demikian juga dengan pengelolaan terminal bus. Karena itu butuh peraturan untuk penataan dan dasar pengalokasian anggaran dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng Indrawasih mengaku, Pemprov Jateng sangat terbantu dengan keberadaan Perda-Perda yang telah dibuat oleh DPRD Jateng bersama dengan Pemprov jateng. Sebab hal itu dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya.

‘’Ini kerja bagus DPRD Jateng bersama Pemprov Jateng, sehingga kami punya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan. Kami berharap pembahasan perda lainnya juga akan lancar’’, jelas Indrawasih.

Dosen Fakultas Hukum Undip Dr Lita Tyesta menegaskan, keberadaan perda sangat penting bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk itulah, memang sudah menjadi kewajiban dewan untuk membuat perda sebagai payung hukum dalam semua kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah.

Sehingga saat ada permasalahan, aturannya sudah jelas dan dapat diselesaikan secara baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. (adv)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.