Eks Napi Koruptor Dilarang Nyaleg, Kader PDIP Wadul Megawati

SEMARANG – Penerapan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disikapi beragam oleh sejumlah kader parpol peserta Pemilu 2019 di Jawa Tengah. Bambang Kusriyanto, Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah menganggap aturan itu terlalu buru-buru diterapkan oleh KPU.

Megawati Sukarnoputri
Megawati memberi arahan kepada ribuan kader PDI Perjuangan di Stadion Manahan Solo, Jumat (11/5). Foto: metrojateng.com

Sebab, ia berpendapat sebenarnya tak masalah eks narapidana ikut nyaleg. “Mau dulunya kena kasus korupsi, narkotika, harusnya sah-sah saja. Enggak apa-apa itu,” tegasnya, Rabu (4/7).

Hanya saja, tambahnya untuk menyikapi keputusan KPU soal aturan PKPU Nomor 20 itu, dirinya mengaku telah diperintah untuk ikut rakor bersama petinggi DPD PDIP lainnya di Jakarta.

Di Ibukota Jakarta nanti, Bambang akan bertemu Ketum Megawati Soekarnoputri untuk membahas hal-hal urgent yang sedang berkembang saat ini.

“Banyak nanti yang dibahas. Mulai menyikapi PKPU ini gimana, soal masalah BPJS dan banyak lagi,” jelasnya.

Rakor internal kader PDIP itu menurutnya akan digelar Jumat nanti. Setelah itu, partainya baru bisa mengambil sikap apakah menuruti aturan KPU atau menawarkan opsi lainnya kepada pemerintah.

“Keputusan kami buka suara itu Jumat,” bebernya.

Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo saat dihubungi terpisah secara tegas menyatakan, semua parpol diminta tidak merekomendasikan kader-kadernya yang pernah terlibat korupsi, narkoba dan kejahatan seksual untuk ikut nyaleg.

“Diperintahkan sesuai PKPU 20 bahwa parpol-parpol peserta pemilu supaya tidak usah memberi rekomendasi jika ada kadernya yang pernah terlihat korupsi, narkoba dan pelecehan seksual perempuan dan anak untuk ndaftar di Pemilu Legislatif 2019,” kata Joko. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 76 = 77

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.