Dukung Penutupan Lokalisasi Argorejo, Dewan Minta Perda Prostitusi Direvisi

Pemkot diminta merealisasikan rencana penutupan tersebut agar tidak sekadar wacana.

SEMARANG – Rencana Pemerintah Kota Semarang menargetkan bisa selesai menutup lokalisasi Argorejo atau kerap disebut Sunan Kuning sebelum 17 Agustus 2019 didukung penuh oleh DPRD Kota Semarang.

Lokalisasi Argorejo atau kerap disebut Sunan Kuning (SK) Semarang, segera dilakukan penutupan. (metrojateng.com)

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, Pemkot harus benar-benar merealisasikan rencana penutupan. Secara kelembagaan, DPRD sebenarnya juga telah sejak lama meminta Pemkot menutup lokasi esek-esek tersebut.

‘’Kota Semarang sudah termasuk ketinggalan, karena sudah banyak daerah lainnya yang melaksanakan penutupan lokalisasi,’’ jelasnya, Selasa (18/6/2019).

Dia menerangkan, Dewan juga sudah meminta sejak dulu agar Pemkot melakukan kajian sosial dan ekonomi jika Sunan Kuning ditutup. Ia menegaskan DPRD siap mendorong pihak terkait agar penutupan tersebut tidak lagi menjadi wacana.

‘’Terlebih program penutupan lokalisasi bagian dari program nasional Indonesia bersih praktik prostitusi pada 2019, jadi jangan hanya wacana dan rencana,’’ tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dari sisi payung hukum, Agung BM juga menyatakan pihaknya siap memberi dukungan merevisi peraturan daerah (Perda) soal praktik prostitusi. Menurut dia, perda yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan perangkat hukum di atasnya.

Dijelaskan, UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat batas hukuman yakni maksimal enam bulan kurungan dan denda Rp 50 juta.

Sementara di Perda No 10 Tahun 1957 tentang penanggulangan pelacuran, pelanggar hanya dikenai sanksi jauh dari undang-undang. Hanya didenda Rp 10 ribu.

‘’Hukumannya terlalu ringan. Sedangkan aturan di atasnya bisa sampai enam bulan kurungan. Sehingga perda kita sudah tidak relevan,’’ ujar dia.

Selain itu, perda yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini, Perda 10 Tahun 1957 belum menyasar pelanggaran yang memanfaatkan teknologi informasi.

‘’Perlu ada aturan yang lebih adaptif dengan kondisi saat ini seperti persoalan digital yang belum terwadahi dalam perda tersebut,’’ kata Agung BM.

Diakuinya, hingga sekarang revisi Perda 10 Tahun 1957 belum masuk program legislasi daerah (prolegda). Namun bukan tidak mungkin masuk di tahun depan, apalagi jika ada masukan masyarakat.

‘’Atau, Pemkot Semarang bisa melakukan inisiatif dengan mengawali kajian revisi perda tentang prostitusi,’’ tandasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.