Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kendal Dilaporkan

Ilustrasi

KENDAL – Kejaksaan Negeri Kendal sudah menerima laporan dugaan penyimpangan  dana desa (DD) yang ada di Kabupaten Kendal. Dugaan  penyimpangan dana desa itu yakni diakukan Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel.

Plh Kejari Kendal, Erich Folanda mengatakan, pihaknya baru menerima satu laporan. Yakni dugaan penyimpangan dana desa di Desa Sumbersari. Erich Folanda berharap tidak ada pelaporan dugaan penyimpangan dana desa lagi lainnya. Agar penggunaan dana desa dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mengimbau, untuk pelaksanaan kegiatan pengawasana penggunaan dana desa tidak hanya tertumpu pada satu instansi. Tetapi juga semua lapisan masyarakat. Kita harus bersinergi, karena ini tanggungjawab kita semua,” katanya saat ditemui dalam sosialisasi Dana Desa dan TP4 yang digelar Bapermaspemdes Kendal di Pendopo Agung Pemkab Kendal, Kamis (24/8).

Sosialisasi itu sendiri digelar dalam rangka mengawal  dan mengamankan implementasi dana desa. Sosialisasi juga untuk mengingatkan kembali bahwa tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam hal pengawalan, pengawasan dan  pendampingan terhadap keuangan negara supaya tidak ada penyimpangan. Karena dana desa yang dialokasikan ke desa-desa bukanlah anggaran bebas. Melainkan merupakan anggaran  pemerintah yang penggunaanya mempunyai perencanaan dan pertanggungjawaban.

“Jangan sampai kepala desa tahunya terima uang, tapi penggunaanya terserah, tanpa perencanaan. Ingat dana desa ini  bukan anggaran bebas, tapianggaran pemerintah,” ujar Erich.

Sementara, Kepala Bapermaspemdes Subaidi mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan pelaku pemberdayaan masyarakat desa khususnya implemantasi dana desa. Diketahui pemberitaan di media massa akhir-akhir ini terkait kegamangan penggunaan dana desa bagi kepala desa di Jawa Barat sudah mengibarkan bendera putih. Dengan kondisi yang seperti itu, mereka berharap desa tidak ada dana desa.

“Itu rekan-rekan di Jawa Barat, tetapi kalau di Kendal, dana desa sangat dibutuhkan untk masyarakat. Kalau Kadesnya tidak begitu butuh, karena sudah ada Siltap dan tambahan tunjangan. Melalui acara seperti inilah mari kita merefleksi apa yang telah kita laksanakan selama ini terkait dana desa,” kata dia.

Subaidi mengungkapkan, mengacu pada bulan Agustus tahun 2015, tahap I baru cair 81 desa. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus tahun ini di Kabupaten Kendal sudah cair sebanyak 266 desa alias seratus persen.

“Tahun 2015 terlambat, karena memang dana dadakan itu mekanismenya, perencanaan  terlambat kita buat, karena pada bulan Agustus itu yang sudah menyampaikan menetapkan APBD desa baru 81 desa. Sekarang kondisinya sudah lain,  APBD desa Kabupaten Kendal sudah ditetapkan seratus persen pada bulan Mei. Keterlambatan itu bukan kesalahan kepala desa. Aturanya yang pertama dari prioritas dana desa, kemudian alokasi prioritas dana desa. Barulah terbit Peraturan Menteri Desa bulan Januari sehingga tidak mungkin bisa tercover untuk bulan Desember,” ujar dia. (MJ-01)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

30 − = 21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.