DPRD Sahkan APBD Kota Semarang 2020

Postur APBD Kota Semarang Tahun 2020 pendapatan ditetapkan Rp 5,093 triliun.

SEMARANG – DPRD Kota Semarang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Semarang Tahun 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat paripuran DPRD Kota Semarang yang dipimpin ketuanya Kadarlusman, SE. Dalam rapat paripurna tersebut Kadarlusman didampingi tiga unsur pimpinan dewan lainnya.

Rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda pengesahan RAPBD Kota Semarang Tahun 2020 yang dipimpin Kadar Lusman, SE.

Ketiganya adalah Mualim, SPd,MM, H. Muhammad Afif, Lc dan Wahyoe Winarto. Sedangkan dari eksekutif hadir Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, sekda Kota Semarang Iswar Aminudin dan sejumlah pimpinan OPD. Postur APBD Kota Semarang Tahun 2020 pendapatan ditetapkan Rp 5,093 triliun.

Sedangkan belanja mencapai Rp 5,256 triliun sehingga ada defisit Rp 162,786 miliar. Defisit ini ditutup dengan pembiayaan yang dirinci dalam penerimaan Rp 226,526 miliar dan pengeluaran Rp 63,740 miliar. Dari selisih keduanya didapat pembiayaan netto Rp 162,786 miliar. Dengan postur APBD Kota Semarang 2020 ini, DPRD Kota Semarang optimis bisa dilaksanakan dengan baik.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE saat menandatangani nota kesepakatan APBD Kota Semarang Tahun 2020 dengan disaksikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Hanya saja harus dilakukan persiapan yang matang sejak disahkan. Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan pemkot diharapkan segera melakukan persiapan pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun 2020.

“Setelah disahkan maka akan dikirim ke ke Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi, paling lama satu minggu hasilnya keluar,” katanya.

Setelah evaluasi turun, jika ada perbaikan DPRD Kota Semarang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera melakukan perbaikan. Namun jika tidak ada perbaikan maka APBD Kota Semarang Tahun 2020 sudah bisa diberlakukan.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim, SPd, MM menandatangani nota kesepakatan APBD Kota Semarang Tahun 2020.

“Ini sudah bulan November, jadi awal Desember pemkot sudah bisa melakukan persiapan lelang,” ujar Kadarlusman.

Hal ini dilakukan, menurut politisi PDI Perjuangan ini dilakukan agar proses lelang sudah bisa dilaksanakan pada bulan Januari hingga April. Proses lelang ini khususnya untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan persiapan yang lebih awal diharapkan pemenang lelang punya waktu untuk melaksanakan pekerjaan.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Afif, Lc saat menandatangani nota kesepakatan APBD Kota Semarang Tahun 2020 pada rapat paripurna.

“Bisa dibayangkan kalau proses lelang dilaksanakan bulan Juni atau Juli pemenang bisa diketahui bulan Agustus, September baru bisa kerja, bagaimana dengan kualitas pekerjaannya, makanya kami berharap pemkot segera menyiapkan proses lelang sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” tandas Kadarlusman menambahkan.

Perencanaan lelang yang dilakukan sejak awal ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden Jokowi saat pertemuan dengan kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia.

“Saya bersama bapak walikota baru saja menghadiri pertemuan seluruh pimpinan daerah dengan bapak Presiden, salah satu instruksi adalah perencanaan lelang yang baik di awal,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyoe Winarto atau akrab disapa Liluk saat menandatangani nota kesepakatan APBD Kota Semarang Tahun 2020.

Instruksi ini lanjut Kadarlusman akan dilaksanakan secara konsisten di Kota Semarang. Hal ini dilakukan agar kualitas pekerjaan di Kota Semarang semakin baik. Dengan hasil pekerjaan yang baik maka masyarakat bisa memanfaatkan hasil pembangunan. Dia mencontohkan pembangunan infrastrukur jalan yang bisa diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang bagus.

“Masyarakat bisa memanfaatkan jalan tersebut sehingga akan memudahkan mobilitas mereka, kegiatan masyarakat bisa semakin lancar. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat,” ujar Kadarlusman.

Demikian juga dengan pelayanan publik lain seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. (HMS)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.