Dorong UMKM Kantongi HKI, Bekraf ‘Blusukan’ ke Daerah

Biaya yang dikenakan untuk mendaftarkan satu produk senilai Rp 2 juta per tahun.

SOLO – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencatat ada beberapa pemasalahan yang mengakibatkan rendahnya jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku usaha di Indonesia. Permasalahan tersebut di antaranya faktor biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk satu permohonan hak cipta dan hak merek.

Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftran Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif, di Swiss-Belinn Hotel, Solo, Kamis (13/9/2018). Foto: metrojateng.com

Direktur Fasilitasi dan Regulasi HKI Bekraft, Robinson Sinaga mengatakan tahun ini Bekraft menargetkan 2.500 pendaftar HKI. Jumlah tersebut akan dibagi di beberapa provinsi di Indonesia.

Ia mengkui jika pendaftar HKI di Indonesia masih minim, hanya sekitrar 11,7 persen dari jumlah keseluruhan pelaku usaha di Indonesia yang mencapai 20.000 orang.

“Kita sudah keliling Indonesia. Beberapa daerah kita kasih kuota, di mana dari 150 kuota yang diberikan semuanya tidak terisi. Di Labuan Bajo saja baru 20 yang mendaftar,” ujar Robinso di sela-sela acara Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftran Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif, di Swiss-Belinn Hotel, Solo, Kamis (13/9/2018).

Menurut Robinson, ada dua alasan yang mendasari minimnya pendaftar HKI. Di antaranya masalah biaya yang tinggi dan juga ketidakpahaman para pelaku usaha akan pentingnya HKI untuk produk-produk mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, Bekraft melakukan jemput bola di beberapa daerah yang memiliki jumlah UKM yang banyak.

“Kami mengundang para pelaku usaha untuk memfasilitasi pendaftaran secara gratis di beberapa daerah, salah satunya di Solo ini. Dan ini merupakan gelombang terakhir,” imbuhnya.

Robinson menjelaskan biaya yang dikenakan untuk mendaftarkan satu produk senilai Rp 2.000.000 per tahun. Biaya tersebut termasuk fasilitas dan dan uji sertifikasi produk para pelaku usaha.

Di tahun 2017, jumlah pendaftar HKI sebanyak 4.018 di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut hampir 80 persen diisi oleh pendaftar untuk sektor kuliner dan kriya atau kerajinan. (MJ-25)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.