Dorong Perekonomian Dirjen Pajak Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja

Sosialisasi – Dirjen Pajak Suryo Utomo tengah memberikan penjelasan kepada para wajib pajak tentang Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Hotel Tentrem Semarang. (tya)

 

SEMARANG, METROJATENG.COM – Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Hotel Tentrem Semarang. Sosialisasi ini dilakukan  untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemudahan berusaha, membuat lapangan kerja baru yang pada ujungnya pembayar pajak akan tertib pada saat Undang-undang terimplementasi. 

Penegasan ini dikemukakan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, usai memberikan sambutan pada sosialisasi UU  no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadir dalam acara Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, para wajib pajak Wajib Pajak, Kamar Dagang Industri, Asosiasi (APINDO, HIPMI, IKPI), dan Tax Center yang berada di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I di Hotel Tentrem. 

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja yang telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya membahas tentang ketenagakerjaan, melainkan beberapa klaster lainnya salah satunya klaster kemudahan berusaha perpajakan. Klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memuat setidaknya perubahan tiga Undang-Undang perpajakan. Undang-Undang tersebut antara lain Undang-Undang PPh, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPN. 

“Pada sosialisasi kali ini pemerintah memberikan sebagian pajak yang harusnya didapat dikembalikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka memperbesar usahanya, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, dukungan pemerintah sangat penting agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Sederhananya dividen dibebaskan  dari pajak penghasilan, dividen itu selisih lebih atau laba usaha perusahaan yang dibayarkan pada pemegang sahamnya, nah agar pemegang sahamnya bisa menjalankan usahanya dengan lebih atau bisa membuka usaha baru, maka pajak hasil dividen ini dikembalikan,”ujar Suryo Utomo.

Salah satu tujuan Undang-undang ini adalah untuk memperluas atau menciptakan usaha baru dengan cara dividen digunakan untuk mendorong usaha masyarakat. Bagi orang Indonesia yang memiliki investasi di luar negeri agar mau kembali berinvestasi ke Indonesia, dengan cara menarik dana investasi dari luar negeri dibebaskan dari pajak penghasilan, untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan di Indonesia, sehingga akan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia.

Selain itu Undang-undang Cipta Kerja ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi, dengan cara diberikan penurunan pajak penghasilan atas dividen, walaupun sebelumnya sudah ada perpu 01 Tahun 2020 tarif PPh Badan turun dari 25% ke 22%, dan Tahun 2022 nanti akan turun menjadi 20%. Selain itu untuk meringankan masyarakat dengan cara sanksi-sanksi perpajakan dikurangi besaranya, yang tadinya 2% sekarang jauh lebih murah, dasarnya juga berbeda bukan 2% tapi suku bunga acuan.

“Kita dorong wajib pajak untuk patuh, karena jika masyarakat patuh sanksinya akan lebih rendah  dibanding ketika  wajib pajak sudah diperiksa. Hadirnya UU Cipta Kerja ini diharapkan agar iklim berusaha di Indonesia lebih mudah dan kompetitif dengan Negara lain,” tambah Suryo.

Sementara itu Dito Ganinduto mengatakan,  berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara dengan skor kemudahan berusaha 67,96 pada tahun 2020 yang cenderung stagnan dari tahun 2019. Sementara pada kemudahan dalam membayar pajak, Indonesia berada pada peringkat ke-81 dari 190 negara dengan skor 75,8 meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 68,4. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan lebih lanjut “masuknya klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini merupakan upaya nyata Indonesia untuk melakukan langkah fundamental secara struktural perbaikan terhadap penyederhanaan dan peringanan kebijakan perpajakan di Indonesia untuk mendukung investasi”.

Diaturnya klaster perpajakan di dalam UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, dan perbaikan ease of doing business di Indonesia. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyatakan bahwa “Empat tujuan utama klaster perpajakan di dalam UU Cipta Kerja ini untuk menjawab permasalahan dan tantangan perpajakan yang selama ini terjadi di Indonesia”.

“Melalui UU Cipta Kerja ini terdapat klaster Perpajakan yang memuat 4 Pasal yang secara langsung mengubah UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai (PPn), dan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah”, sambung Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. 

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut, Kebijakan baru diatur untuk melakukan perbaikan secara struktural dan fundamental melalui penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam dan luar negeri selama diinvestasikan di Indonesia, penyusunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga, penghasilan WNA dan SPDN hanya atas penghasilan dari Indonesia, relaksasi hak perkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak. Penyesuaian sanksi administrasi dan imbalan bunga, dan rasionalisasi Pajak Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan kemudahan berusaha.

“Saya menyambut baik Sosialisasi Klaster Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini di Semarang, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, asosiasi, konsultan, dan akademisi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ketentuan atau peraturan yang baru” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. (tya)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.