Ditemukan Kejanggalan, 140 TPS di Jateng Gelar Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang tersebut dilakukan lantaran ditemukan sejumlah kejanggalan hingga dugaan kecurangan dalam rekapitulasi di sejumlah kecamatan.

SEMARANG – Seratus empat puluh tempat pemungutan suara di Jawa Tengah bakal menggelar penghitungan ulang lantaran ditemukan kejanggalan hingga dugaan kecurangan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun tiap TPS.

Ilustrasi. (metrojateng.com)

Penghitungan ulang dilakukan karena ada indikasi ketidakcocokan perolehan suara baik antar partai politik maupun antar calon legislatif, antar capres/cawapres maupun antar calon DPD. Selain itu, terkadang juga karena ada selisih perolehan suara.

Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Solihatun mengungkapkan dari ratusan TPS itu, rinciannya ada sebanyak 19 dan penghitungan ulang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sebanyak 121 TPS.

Penghitungan ulang merupakan hasil dari saran jajaran pengawas Pemilu. “Kami baru dapat data ini per Senin kemarin,” ucapnya, Rabu (24/4/2019).

Daerah yang banyak melakukan penghitungan suara ulang yaitu Purbalingga ada 12 TPS, Wonosobo ada 11 TPS, Boyolali ada 11 TPS, Kota Pekalongan ada 10 TPS, Kabupaten Semarang ada 10 TPS, Kebumen ada 9 TPS, Klaten ada 8 TPS dan lain-lain.

Jumlah TPS yang perolehan suaranya dihitung ulang bisa saja bertambah jika perlu ada penghitungan suara ulang. Sebab, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Sebelum penghitungan suara ulang ada beberapa mekanisme lain untuk menemukan jawaban atas adanya selisih perolehan suara.

“Jika dalam dokumen formulir C-1 (formulir rekap perolehan suara) ditemukan data yang selisih maka akan dibuka C Plano. Namun, jika C Plano tetap belum ditemukan validitas maka biasanya dilakukan penghitungan suara ulang. Meski selisih itu hanya satu suara maka perlu dilakukan penghitungan suara ulang. Satu per satu surat suara dilihat, dihitung dan ditulis lagi dalam rekap perolehan suara. Selain Panwascam, juga ada saksi peserta pemilu yang ikut dalam rapat pleno tersebut,” tuturnya.

Bawaslu Jateng akan terus mengawal proses ini. “Jangan sampai ada tindakan curang dengan cara mengubah perolehan suara dari tingkat TPS ke PPK. Pengawas Pemilu mengawal dan menjaga agar jangan sampai terjadi perubahan atau pergeseran hasil suara,” katanya.

Ia akan menggunakan tiga cara untuk mengawal rekapitulasi di kecamatan. Salah satunya menggunakan salinan dokumen asli hasil penghitungan suara yakni Form C-1 dari Pengawas TPS.

Kedua, Bawaslu Jateng mempunyai template aplikasi yang sudah disiapkan dan di input sebagai alat bantu untuk mengontrol pencatatan hasil penghitungan suara. Jika ada perhitungan suara yang salah maka otomatis kolom dalam template tersebut akan berwarna merah.

Ketiga, Panwascam juga memegang dokumen peristiwa atau kejadian hasil pengawasan (form model A). Kejadian-kejadian khusus di TPS juga bisa disampaikan Panwascam pada saat rekap di kecamatan. (far)

 

 

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.