Disemprit Bawaslu, Ganjar: Ini Merugikan Saya!

Ia menganggap tak pernah melanggar aturan apapun saat mengumpulkan 31 kepala daerah untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Sebab acaranya digelar pas hari libur kerja.

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku dirugikan atas keputusan Bawaslu yang menyatakan dirinya melanggar etika berkampanye dengan mengumpulkan 31 kepala daerah untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila Solo.

Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cemoro, Manahan, Solo, Kamis (14/2/2019). Ganjar merasa dirugikan dengan pernyataan Bawaslu terkait deklarasi 31 kepala daerah. Foto: metrojateng.com

Ganjar memprotes sikap Bawaslu yang sepihak menyatakan dirinya bersalah. Sebab apa yang dilakukan Bawaslu telah menimbulkan diskursus di tingkat publik.

“Maka tadi saya kontak-kontakan sama Rofiudin (anggota Bawaslu Jateng), apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya. Sampai saat ini belum dijawab. Apakah saya mendapatkan itu otomatis? Kalau pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih. Lha ini kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong,” ungkap Ganjar di rumah dinasnya, Puri Gedeh Gajahmungkur Semarang, Minggu (24/2/2019).

Ia mengklaim sempat beberapa kali berupaya meminta salinan draft pelanggaran kampanye. Namun, menurutnya sampai saat ini belum mendapat kepastian.

Ganjar beralasan bahwa mestinya jika Bawaslu menemukan hal lain yang tidak jadi kewenangannya, tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran.

Ia juga mempersoalkan bukti pemeriksaan Bawaslu berupa potongan video dari vlog pribadinya saat deklarasi. Ganjar menyoroti pemotongan video tersebut tidak tepat karena multitafsir.

“Tapi ketika diksi pada satu bagian video mengatakan para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, maka saya kira penggalannya keliru. Tapi sah saja mereka menafsirkan begitu,” kilahnya.

Ganjar menuding Bawaslu tak punya hak untuk menetapkan pelanggaran etika yang ditujukan kepadanya. Ganjar bilang itu semua urusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menganggap tak pernah melanggar aturan apapun saat mengumpulkan 31 kepala daerah untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Sebab acaranya digelar pas hari libur kerja.

“Tapi saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan lho soal etika, karena soal etika kewenangannya ada di Kemendagri. Saya yakin saya tidak melanggar. Kami sudah memilih hari Sabtu, undangan tidak ada pada bupati tapi pribadi,” cetusnya.

Ganjar bahkan menyatakan petugas Bawaslu sudah offside karena menyatakan dirinya melanggar etika berkampanye. Lebih jauh lagi, ia mempertanyakan kepentingan Bawaslu yang telah menghukumnya.

“Karena logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu, wong itu bukan kewenangannya. Oh bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri. Lho kok sampeyan (Bawaslu) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu offside,” urainya.

“Padahal kemarin Rofiudin menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Tapi dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda. Lalu saya tanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau wewenang Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran Pemilu ya berhenti di situ. Ganjar dan para bupati wali kota, yang sebenarnya mereka perannya tidak bupati wali kota namun kader, melanggar atau tidak, titik. Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran, titik,” sambungnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.