Dinas Perikanan Masih Tipe B, FPKB Dorong Seluruh Dinas Harus Bertipe A

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri.

SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diharapkan menata seluruh organisasi perangkat daerah yang dimilikinya pada level atau standar tertinggi, yaitu Tipe A. Seluruh Dinas, Badan, hingga Kantor Kecamatan harus menerapkan stantar tertinggi dalam kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang. Ketua Fraksi PKB H Sodri menyatakan, pandangan fraksinya tersebut telah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Senin (11/1).

Menurutnya, Pemkot Semarang sudah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. Dari 24 instansi dinas, seluruhnya telah mencapai Tipe A, kecuali Dinas Perikanan yang masih Tipe B.

Dinas tipe A memiliki beban kerja yang besar, dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 sub-bagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.

“Ini berarti, Pemkot Semarang harus semakin bagus susunan satuan kerjanya, lebih bagus kinerja para pegawainya, dan memakai penilaian yang lebih tinggi. Termasuk pengelolaan anggarannya,” kata Sodri, Selasa (12/1/2021).

Lebih lanjut Sekretaris FPKB DPRD Kota Semarang Gumilang, Febriyansyah menambahkan, konsekuensi Tipe A dalam perangkat daerah mengharuskan Pemkot Semarang menambah target pencapaian dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dengan Raperda tersebut, Febri meminta Pemerintah Kota Semarang harus menyiapkan sistem pengisian jabatan yang semakin baik. Harus memastikan setiap dinas hanya diisi oleh pegawai yang kompeten dan berintegritas.

Raperda tersebut, ujarnya, mewajibkan pengisian jabatan dengan memperhatikan profesionalisme dan standar moral yang tinggi. Plus tracking personil yang lengkap.

“PKB meminta seluruh pegawai Pemkot tak hanya harus bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melainkan juga harus bersih dari unsur radikal, anti NKRI atau kelompok intoleran. Sistem seleksi jabatan harus diperhatikan,” tegasnya.

Ditambahkan, FPKB juga meminta lembaga DPRD selaku pengawas pemerintahan, memastikan terwujudnya sistem kontrol yang ketat terhadap setiap personil pegawai di jajaran Pemkot Semarang. Juga mendorong masyarakat berpartisipasi memberikan masukan dan laporan mengenai kinerja pegawai maupun afiliasi kelompok politik tertentu di Pemkot Semarang. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.