Diduga Salahi Prosedur, Pengacara Dilaporkan ke Polda Jateng

Dasar pelaporannya adalah tindakan yang dilakukan pengacara itu tidak ada keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

SEMARANG – Pengacara berinisial AR yang berkantor di Jakarta dilaporkan ke Mapolda Jateng. Pelaporan tersebut terkait dugaan pengosongan secara paksa dan sewenang-wenang terhadap tiga rumah yang ditinggali warga pensiunan PJKA. Tindakan tersebut diduga melawan hukum lantaran belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Advokat Senopati 08 dan perwakilan paguyuban pensiunan PJKA usai melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng, Selasa (10/9/2019). Foto: metrojateng.com/ahmad khoirul asyhar

“Ada pensiunan PJKA yang mengalami tindakan sewenang-wenang oleh seorang pengacara, yaitu pengosongan secara paksa. Padahal yang berhak mengosongkan adalah pengadilan berdasarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht,” kata Zaenal Abidin dari Advokat Senopati 08 selaku kuasa hukum korban saat ditemui di Mapolda Jateng, Selasa (10/9/2019).

Tiga rumah yang diduga dikosongkan secara paksa tersebut berada di Jalan Veteran nomor 6, Jalan Kedungjati nomor 2, dan Jalan Kedungjati nomor 3. Pengosongan secara paksa dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 lalu.

“Ada tiga warga yang mengadukan hal ini kepada kami untuk diberikan bantuan hukum. Setelah kami analisa, tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan sewenang-wenang dari seorang pengacara. Inisialnya AR, kantornya di Jakarta,” ungkapnya.

Sejauh ini belum ada mediasi atau pertemuan antara pihak korban dan pihak yang diduga mengosongkan rumah secara paksa. Menurut Zaenal, hal itu dikarenakan pihak pengacara yang mengosongkan rumah sulit dihubungi.

“Belum pernah ada pertemuan dengan terlapor karena susah dihubungi. Mungkin merasa benar, bahkan pernah menantang warga untuk lapor ke polisi,” paparnya.

Maka itu pihak korban melalui kuasa hukumnya mengambil langkah hukum dengan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng. Laporan tersebut direspons dengan baik oleh pihak kepolisian. Namun masih ada beberapa bukti yang harus dilengkapi terkait laporan tersebut.

“Dasar pelaporannya adalah tindakan yang dilakukan pengacara itu tidak ada keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Polda Jateng sangat merespons laporan kami karena ini adalah suatu prosedur yang benar. Dengan senang hati Polda menyarankan untuk melengkapi buktinya hari ini juga ditunggu kelengkapan,” pungkas Zaenal. (aka)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.