Dewan Soroti Penghapusan SKTM Belum Diikuti Solusi Konkret

Harus ada solusi pemerintah agar hak-hak warga yang tidak mampu tetap bisa diberikan.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono. Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

SEMARANG – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Penghapusan seharusnya disertai dengan solusi bagi calon siswa yang benar-benar dari keluarga tidak mampu.

“Kami setuju bahwa ada problem terhadap pendataan miskin yang menimbulkan persoalan sosial baru. Seperti keterangan miskin disalahgunakan, tapi harus ada solusi yang dilakukan pemerintah,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, Rabu (16/1/2019).

Penghapusan SKTM dari syarat pendaftaran peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Khususnya untuk pendaftaran di SMA/SMK yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi Jateng.

Menurut Agung BM, penghapusan itu perlu disosialisasikan dan harus ada solusi pemerintah agar hak-hak warga yang tidak mampu tetap bisa diberikan. Apalagi masyarakat dengan taraf hidup miskin di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang jumlahnya masih cukup tinggi.

“Layanan administrasi yang diberikan kalau SKTM itu dihapus apa? Nah, kami belum melihat apa bagaimana yang akan dilakukan pemerintah,’’ tegasnya.

Dia berharap pemerintah bisa mengimbangi kebijakan penghapusan SKTM sebagai syarat pendaftaran peserta didik baru ini, dengan program-program lain yang membantu masyarakat tidak mampu. (duh)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.