Dewan Soroti Penanganan Banjir Tidak Terintegrasi

Pemkot harus juga membuat embung sebagaimana diatur dalam Perda

SEMARANG – Penanganan banjir di Kota Semarang mendapat sorotan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota setempat. Penanganan banjir dinilai tidak akan selesai kalau hanya dengan melakukan perbaikan saluran drainase saja.

Warga RT 3 RW 1, Karangkimpul, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Semarang tengah membersihkan sisa-sisa kotoran yang terbawa air luapan Sungai BKT. Penanganan banjir di Semarang dinilai belum maksimal. Foto: metrojateng.com/efendi

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, drainase hanya dapat mengatasi banjir sesaat. Saat ini, diakuinya perbaikan drainase di beberapa ruas jalan di antaranya kawasan Simpanglima Semarang telah dilakukan Pemkot.

Namun demikian, harusnya perlu penanganan yang terintegrasi dengan hal lainnya. Salah satu yang sangat penting, yaitu terintegrasi dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang baik.

‘’Penanganan drainase memang sudah berjalan. Tapi penanganan banjir harus dilakukan terintegrasi dengan ruang terbuka hijau yang cukup baik, yaitu dengan pengendalian perizinan,’’ kata Agung BM, Kamis (13/12/2018).

Ia melihat, perizinan di beberapa lokasi khususnya pembangunan tidak terpantau apakah sesuai dokumen perizinan dan rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW). Padahal faktanya banyak yang tidak sesuai. Di samping itu, harus dipastikan juga persentase drainase di tiap lokasi karena banyak yang tidak proporsional.

Ia mencontohkan ada satu perumahan yang persentase drainasenya 80:20, padahal mestinya 60:40. Sehingga pembuangan air hujan tidak berjalan lancar.

‘’Drainase tidak hanya berfungsi mengantarkan air hujan ke muara tapi juga meresap ke tanah. Jadi tidak hanya membuang air sebesar-besarnya. Di samping itu, Pemkot harus juga membuat embung sebagaimana diatur dalam Perda,’’ ujar Agung BM.

Namun yang paling besar yang berdampak banjir yaitu peruntukan wilayah yang tidak sesuai RTRW. Hal itu tentunya disebabkan izin yang dikeluarkan Pemkot Semarang tanpa pengawasan yang baik di lapangan.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminudin mengatakan, perbaikan drainase yang dilakukan terbukti efektif mengatasi banjir. Ketika hujan genangan air yang terjadi seperti contohnya di kawasan Simpanglima tidak lama. Hanya sekitar 15 menit sudah hilang.

Sedangkan untuk perizinan terkait pencegahan terjadi banjir, tahun depan setiap pengembang perumahan harus membuat embung. Bahkan akan diwajibkan membuang embung dulu sebelum rumah.

‘’Karena kalau rumah dulu maka daerah resapan airnya hilang. Jadi harus embung dulu sehingga begitu rumah dibangun, daerah resapan atau penampung air hujan tetap ada,’’ jelasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.