Dewan Gelar Uji Publik Raperda Sitem Kesehatan Provinsi

Mengacu Substansi Materi Sistem Kesehatan Nasional

Pembangunan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan semangat kemitraan antara pemerintah dan swasta serta antar pemerintah pusat dan daerah

SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Provinsi yang sedang disusun. Harapannya draft rumusan raperda akan menjadi lebih sempurna dan dapat diimplementasikan di lapangan serta diterima oleh masyarakat.

perda kesehatan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ahmadi memimpin kegiatan uji publik Raperda Sistem Kesehatan Provinsi. (foto: istimewa)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ahmadi SE mengatakan, bidang kesehatan adalah urusan wajib sebagaimana diamanatkan UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karenanya menjadi tangungjawab dan harus dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah sesuai kewenangannya.

‘’Uji publik ini adalah menjadi bagian dari upaya konstitusional kita untuk memenuhi ketentuan UU 23 itu,’’ katanya, saat memimpin kegiatan uji publik di DPRD Provinsi Jateng, Rabu (21/11/2018).

Uji publik ini juga dihadiri anggota DPRD khususnya dari Komisi E, Akademisi, masyarakat, dan stakeholder kesehatan se-Jawa Tengah. Disebutkan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan kesehatan masyarakat tentu harus dilaksanakan dengan semangat kemitraan antara pemerintah dan swasta serta antar pemerintah pusat dan daerah. Dan penyusunan raperda ini, adalah dimaksudkan sebagai dasar pembangunan kesehatan di Jateng yang dapat dipedomani juga oleh pemerinath kabuaten/kota di Jateng.

‘’Substansi materi dari peraturan daerah ini mengacu pada substansi materi sistem kesehatan nasional, yang terdiri dari tujuh sub sistem. Yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat,’’ ungkapnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, dalam uji publik seluruh peserta berpartisipasi aktif untuk dapat memastikan tujuh sub sistem itu memiliki performan terbaik untuk pelayanan kesehatan di Kateng. Karena Jateng wilayahnya luas, demografis penduduknya sangat banyak, dan sosiologisnya sangat beragam, yang ini semua harus dicermati.

‘’Penyusnan raperda ini telah dilakukan dengan mengundang berbagai pihak terkait, mencari masukan dari kabupaten/kota di wilayah Jateng, kunjungan ke pemerintah provinsi di luar Jateng, juga konsultasi ke pemerintah pusat. Jadi draft ini sudah sedikit lebih siap dan oleh karenanya ini kita lakukan uji public,’’ tegasnya.

Ditegaskan, rumusan raperda sistem kesehatan provinsi ini harus disusun secara komprehensif, efektif dan efisien dan diharapkan dapat diterima di masyarakat. ‘’Mengingatnya pentingnya hal tersebut, kami mengundang saudara-saudara dalam kegiatan uji public ini. Dan tentu kami minta masukan-masukan, gagasan pikirannya guna penyempurnaan raperda,’’ tandasnya.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Hj Kadarwati menambahkan, kesehatan merupakan hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan juga sebagai investasi yang secara langsung akan berdampak pada derajat kesehatan, karenanya perlu dikelola melaui sistem kesehatan provinsi.

‘’Bahwa sistem kesehatan provinsi jateng ini diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan di Jateng, agar mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,’’ katanya.

Dr Lita Tyesta A.L.W., SH, M.Hum, dosen ilmu hukum dari Undip Semarang mengatakan, raperda sistem kesehatan provinsi ini sifatnya masih pada tataran epistimologi atau kebijakan. Sedangkan tataran hal yang lebih teknis nanti harus dibicarakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan di Pergub.

‘’Jadi intinya bahwa raperda ini memang digagas kemudian disusun, tidak sampai hal yang sangat teknis, karena hal itu nanti akan ada di Pergub,’’ ujarnya.

Dari raperda sistem kesehatan provinsi ini akan melahirkan dua raperda baru dan delapan Pergub. Tetapi tidak harus delapan karena di dalam Pergub sebetunya bisa diringkas, misalnya dari tujuh sistem itu masing-masing mana yang harus dipergubkan. Raperda ini akan memayungi raperda-raperda yang mengenai sistem kesehatan di daerah. (adv)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.