Dewan Desak Pemerintah Provinsi Sejaterakan Guru Non-ASN

Gaji Jauh Dibawah UMK

Guru ASN relatif lebih cukup kesejahteraannya dibanding yang non ASN. Bisa jadi guru non ASN pengabdiannya sudah lama tapi kapasitasnya dinilai masih tidak mencukupi.

SEMARANG – Kesejahteraan tenaga pengajar atau guru khususnya non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah masih sangat memprihatinkan. Bahkan gaji mereka masih jauh di bawah rata-rata nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jateng.

guru non ASN

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi SE, saat diskusi terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional, di ruang kerjanya. (foto: istimewa)

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ahmadi SE, terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional, di ruang kerjanya, Selasa (27/11/2018). Ahmadi mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan guru non ASN.

‘’Dari hasil kunjungan kerja sejumlah anggota dewan, masalah ini menjadi salah satu temuan yang fenomenal. Guru non ASN dengan kesejahteraan jauh dari kata layak ini jumlahnya banyak,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, pemerintah provinsi harus memiliki keberpihakan secara utuh terhadap nasib para guru non ASN ini. Terutama kepada para guru di SMA/SMK dimana pemerintah provinsi telah mendapatkan limpahan amanat untuk mengurusi pendidikan menengah.

Ia menegaskan kesejahteraan guru saat ini berbanding lurus dengan statusnya. Guru ASN relatif lebih cukup kesejahteraannya dibanding yang non ASN. Sehingga keduanya tidak boleh dilihat secara general dalam hal kapasitasnya.

Bisa jadi guru non ASN pengabdiannya sudah lama tapi kapasitasnya dinilai masih tidak mencukupi. Karena itu, jika kemampuan keuangan pemerintah tidak mencukupi, para guru non ASN ini bisa dimasukkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

‘’Jika demikian, menurut kami statusnya akan lebih baik. Kami juga berharap, agar pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Jateng, turut memperhatikan kesejahteraan para guru non ASN atau honorer ini,’’ kata Ahmadi.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jumlah pegawai dan kemampuan keuangan pemerintah daerah memang tidak sebanyak di pemerintah provinsi. Tapi dia mendorong agar pemerintah daerah juga memahami bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab pemerintah.

‘’Sekarang teman-teman guru sudah banyak melakukan kewajiban (di sekolah di daerah masing-masing), tapi giliran mengambil haknya malah disuruh ditanyakan di provinsi, terkait kesejahteraan guru sudah ada hak 50 plus 11 persen,’’ tandasnya.

Selain soal kesejahteraan, Ahmadi menjelaskan, temuan dari kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah masalah kapasitas guru. Harus diakui masih banyak guru di Jateng yang belum memiliki kapasitas kemampuan sesuai yang diharapkan.

Atas kondisi tersebut, dia berharap selain kurikulum harus menjawab tantangan zaman, kemampuan guru juga harus terus diupgrade untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang sangat dinamis.

‘’Misalnya, sekarang tahun 2018 masuk Sekolah Dasar atau SD, kira-kira nanti lulus SMA model tantangan globalnya seperti apa, ini harapannya sudah ada rumusan kurikulumnya, sehingga begitu anak ini lulus, dia sudah bisa dipakai (dunia kerja),” tegasnya. (adv)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.