Deteksi PNS Pengguna Narkoba, Pemkab Kudus Gandeng BNNP Jateng Gelar Tes Urine

ilustrasi
?

KUDUS – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, menggelar tes urine terhadap 995 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang pertama meminta BNNP Jateng untuk melakukan tes urin terhadap ASN.

Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng, Susanto menyampaikan, pelaksanaan tes urine didasarkan atas permintaan Pemkab Kudus. Hanya, waktu pelaksanaannya tak diberitahukan terlebih dahulu.

“Atas permintaan Pemkab, tapi waktu insidentil,” ujar Susanto, Kamis (8/12/2016).

Susanto melanjutkan, tak semua pemerintah daerah dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang meminta BNNP Jateng untuk menggelar tes urine. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten pertama yang melayangkan permintaan tes urine terhadap para penyelenggara pemerintahan setempat. 

“Kudus ini termasuk yang pertama meminta, kemudian diikuti Kota Semarang, Surakarta, Kebumen, dan lain-lain,” kata Susanto.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus Joko Triyono menambahkan, tes urine yang dilakukan kali ini merupakan yang kedua. Beberapa waktu lalu tes serupa sudah dilakukan, namun hanya bagi 178 orang pejabat.

“Ini merupakan tes kali kedua setelah sebelumnya untuk ekselon II dan III dites urine,” beber Joko.

Tahun depan, Joko menandaskan, juga akan dilakukan tes urine kembali. Itu dilakukan sebagai bentuk deteksi terhadap ASN agar tidak menggunakan narkoba.

Tes urine kali ini dilaksanakan secara bertahap. Pertama diikuti 389 ASN dan staf SKPD. Jumlah tersebut, meliputi pegawai sekda 161 orang, Bappeda 33 orang, BKD 48 orang, Disdukcapil 31 orang, DPPKD 75 orang, BPMPPT 23 orang, Kesbangpol 17 orang.

Pada tahap II, diikuti oleh 298 ASN dan staf meliputi Disdagsar 163 orang, Dispertan 77 orang, serta pegawai di lingkup Disbudpar sejumlah 58 pegawai.

Tahap III diikuti 304 ASN. Yaitu, ASN pada Disdikpora 113 pegawai, Kepala SMP dan Kepala TU SMP 46, Ka TU UPT dan Pengawas TK/SD/SMP pada UPT pendidikan kecamatan sejumlah 75 serta anggota satpol PP sejumlah 70 petugas.

“Memang kami lakukan secara bertahap. Nanti kami targetkan seluruh PNS harus sudah pernah dites urine,” pungkas Joko. (oby)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

1 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.