Curigai Anggaran Pemprov, Rukma Minta BPK Pemeriksaan Lanjutan

Foto: ilustrasi
Foto: ilustrasi
SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakanpemeriksaan dengan tujuan tertentu pada laporan keuangan Pemprov Jateng 2014. Pasalnya, pos kegiatan mendahului anggaran belum diperiksa secara detil oleh BPK.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, pemeriksaan tujuan tertentu itu penting karena menurutnya ada yang tidak benar pada kegiatan yang mendahului anggaran. Dalam pos itu Rukma mencurigai adanya indikasi kerugian negaramencapai Rp 172 Mliliar.
“Pos lain yang patut ditengarai ada kerugian negara seperti pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS Pemprov Jateng yang menyalahi aturan,” katanya, usai rapat tertutup dengan BPK di DPRD Jateng, Senin (22/6).
Politikus PDIP itu menambahkan, pihaknya mencurigai pelaksanaan pendahuluan anggaran. Sebab kegiatan mendahului anggaran semestinya digunakan untuk program mendesak, seperti penanggulangan bencana alam. “Tapi anggarannya ini kemarin hanya digunakan untuk perawatan biasa,” tukasnya.
Pihaknya juga menyoroti kegiatan Pemprov dalam memberikan tunjangan kesehatan untuk PNS. Padahal kesehatan pegawai sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Langkah Pemprov dalam memberikan santunan pada pensiunan juga dianggap Rukma sebagai pemborosan anggaran.
“TPP juga diberikan seperti ‘gebyak uyah’ kepada semua PNS dan tenaga harian lepas (Harlep). Itu jelas menyalahi aturan karena pemberian TPP semeskinya memiliki kriteria,” katanya.

Menurutnya, TPP harus diberikan dengan syarat lima kriteria. Yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi, dan kinerja. “Gaji saja di anggaran 2014 cuma Rp1 Triliyun, malah TPPnya Rp1,1 triliyun, kan itu jomplang,” timpalnya.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo mengaku siap melaksanakan pemeriksaan lanjutan jika DPRD telah mengajukan permintaan resmi. Diakuinya, BPK tidak bisa memeriksa seluruh pekerjaan di Pemprov Jateng lantaran jummlah personel dan waktu yang terbatas.

“Ini kan pemeriksaan keuangan baru di kulitnya, kalau mau tahu isi di dalamnya, maka harus ada pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Terkait tunjangan kesehatan PNS dan TPP harlep, menurutnya sudah menjadi rekomendasi BPK untuk dihapus pada APBD 2015. “Kami lihat sudah tidak ada di APBD 2015,” katanya. (byo)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 5 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.