Curi Simpati Rakyat, Caleg Masif Bagi-bagi Uang

Meski “politik uang” terus digaungkan sebagai upaya demokrasi bersih dan sehat, tapi bukan rahasia umum, para caleg berusaha mencuri simpati rakyat dengan iming-iming materi.

moeny-politics-pilkada-jateng
Praktik politik uang rupanya masih sulit dihapus. Foto: ilustrasi

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menemukan potensi kegiatan bagi-bagi bantuan yang dilakukan para caleg secara masif di Jateng.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Penindakan, Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, mengatakan perilaku para caleg yang mengiming-imingi konstituennya dengan barang maupun uang tunai, saat ini eskalasinya semakin meninggi seiring mendekati jadwal coblosan Pemilu pada 17 April 2019.

“Tindakan yang dilakukan para caleg, baik dengan membagikan barang maupun menyelipkan uang tunai pada acara-acara yang diikuti warga, pas mendekati 17 April ekskalasinya semakin tinggi dan masif. Karena mereka ingin diingat warga sehingga fotonya bisa dicoblos,” kata Naya ketika berbincang dengan metrojateng.com, Jumat (15/3/2019).

Ia menyatakan ada tiga aturan yang baku untuk menindak para caleg yang tepergok memberikan barang maupun uang.

Yang pertama, Bawaslu berpedoman pada aturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Kemudian juga mengacu pada pasal 284 dan terakhir seusai aturan ketentuan kewajaran pemberian bantuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkeu. Di mana kewajaran pemberian bantuan ditetapkan berupa barang dan jika dinominalkan maksimal senilai Rp 1 juta.

“Memang ada kegiatan pemberian bantuan yang diperbolehkan yang diatur pada pasal 284. Itu mengatur pemberian hadiah yang wajar, berupa pemberian bahan kampanye dan biaya makan minum serta uang transport yang disesuaikan kewajaran yang dilakukan masing daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan Kemenkeu,” ujar Naya.

Bawaslu, ungkapnya juga mengacu ketentuan kewajaran yang ditetapkan oleh setiap pemda. Masing-masing pemda mengatur bantuan maksimal sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.

“Nilai itu standar wajar diberikan oleh caleg ke warga. Itu berlaku di Semarang juga. Kalau klausul kegiatan kampanye ada pemberian hadiah yang wajar sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 diberikan bentuk barang. Nilainya maksimal Rp 1 juta,” bebernya.

Di luar aturan itu, ia menegaskan caleg telah melakukan pelanggaran kampanye. Pihaknya wajib mengingatkan caleg supaya tidak mengulanginya. Sanksinya bisa dijatuhi hukuman administrasi hingga dijerat pidana. (far)

 

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.