Ciamik, Boyolali Empat Kali Berturut-turut Raih WTP!

Foto: ilustrasi
Foto: ilustrasi
BOYOLALI – Pemkab Boyolali kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Dengan raihan saat ini, Pemkab Boyolali sudah empat kali berturut-turut mendapatkan WTP.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Syawaludin, mengatakan penyerahan hasil penilaian BPK itu disampaikan di kantor BPK perwakilan Jawa Tengah Rabu (27/5). Selain Boyolali ada dari Kabupaten Pemalang, Wonogiri dan Blora. “Kebetulan baru Boyolali dan Blora yang mendapat opini WTP. Opini WTP yang didapat Boyolali kali ini merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut,” ujar Syawaludin, Kamis (28/5).
Menurut Syawaludin, ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan bagi BPK untuk memberikan opini WTP terhadap LKPD Boyolali. Boyolali mendapat grade 96% untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. “Jadi setiap laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK selalu ditindaklanjuti dengan baik,” katanya.
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga dinilai paling rapi. Tidak ada satu pun asset yang tercecer atau tidak tercatat dalam pembukuan keuangan daerah. “Meski saat ini banyak aset bekas kantor Satker yang tidak terpakai, tetapi semuanya tercatat,” imbuh dia.
Bupati Boyolali, Seno Samodro, sebelumnya sempat mengkhawatirkan Pemkab Boyolali tahun ini tidak bisa kembali meraih WTP. Hal itu jika asas kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kriteria penilaian WTP. Pasalnya, tunggakan PBB cukup tinggi yakni mencapai Rp 24 miliar. Tunggakan PBB itu diketahui setelah pengelolaan PBB dilimpahkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Pemkab Boyolali. “Jika itu diterapkan, saya kira semua Kabupaten/Kota di Indonesia tak akan ada yang mendapat WTP,” katanya. (MJ-07)
Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

44 − 38 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.