Cara Ahli Statistik Menghitung Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

Oleh: Yusnita Dewanti

Penghitungan berdasarkan: akses dan infrastruktur, keahlian, dan penggunaan. Meningkat setiap tahun, namun belum merata di semua provinsi. Ini dia data terbaru kemajuan TIK dan alasan mengapa pembangunan inftrastruktur saja tidaklah cukup.

DUNIA dewasa ini dihadapkan pada perubahan yang masif dan menyeluruh pada berbagai sektor. Perubahan yang paling nyata terlihat pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hampir seluruh negara di dunia mengalami perkembangan TIK yang cukup pesat. Persaingan antar negara menyebabkan masing masing negara berlomba lomba menaikkan fasilitas TIK nya untuk mendukung berbagai sektor di negara tersebut.

Dosen FTIK USM memberikan pemahaman kepada siswa SMA Negeri 2 Semarang mengenai penggunaan internet yang sehat. Foto: dokumen metrojateng.com

Tersedianya akses internet yang cepat melalui jaringan TIK nasional, akan menggerakkan roda perekonomian suatu negara jauh lebih cepat. Dengan akses komunikasi yang cepat, transaksi bisnis akan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Di bidang pendidikan, pembelajaran jarak jauh dari sekolah maju ke sekolah di daerah tertinggal akan dapat dilakukan dengan akses komunikasi yang cepat, pemerataan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui.

Dengan akses komunikasi yang cepat, konsultasi dokter ahli di kota dengan dokter Puskesmas di daerah terpencil dalam rangka pemerataan mutu layanan kesehatan dapat dilakukan. Demikian juga terjadi di sektor sektor lainnya. Di Indonesia, TIK berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengembangkan TIK baik berupa peningkatan akses maupun pembangunan infrastruktur.

 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Ada suatu ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah, untuk mengetahui kesenjangan digital serta potensi pengembangan TIK. Namanya, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).

Akhir 2018 kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia tahun 2017. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga BPS melakukan penghitungan IP-TIK Indonesia.

BPS melakukan penghitungan IP-TIK berdasarkan buku Measuring Information Society 2016, yang dipublikasikan International Telecommunication Union (ITU), lembaga PBB yang bertugas membakukan, meregulasi dan mengorganisasi kegiatan telekomunikasi antarnegara.
Indikator yang dipantau meliputi akses dan infrastruktur, keahlian, dan penggunaan.

Oleh karenanya, IP-TIK disusun berdasarkan 3 subindeks, yaitu: subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah belum optimum.

 

Hasil Penghitungan IP-TIK Indonesia

Hasil yang diperoleh dari penghitungan IP-TIK 2017, IPTIK Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari IP-TIK Indonesia 3,88 pada tahun 2015, meningkat menjadi 4,34 tahun 2016, dan pada tahun 2017 mencapai 4,99 pada skala 0-10.

Peningkatan IPTIK Indonesia tidak lepas dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur. Jika dilihat dari subindeks penyusunnya, tahun 2017 subindeks tertinggi adalah subindeks keahlian sebesar 5,75, kemudian subindeks akses dan infrastruktur sebesar 5,16 dan subindeks penggunaan sebesar 4,44. Peningkatan paling tinggi terjadi dari sisi penggunaan, naik 1,25 poin dari 3,19 di tahun 2016.

Ini berarti terjadi peningkatan, terlihat dari prosentase penduduk yang mengakses internet, yang juga ditandai dengan pesatnya penetrasi internet di Indonesia yaitu dari 25,34% pada tahun 2016 menjadi 32,34% di tahun 2017 sehingga mendorong perkembangan penggunaan internet yang pesat untuk segala keperluan.

Peningkatan penggunaan tersebut seharusnya juga diselaraskan dengan pembangunan akses infrastruktur dan keahlian sumber daya manusia. Infrastruktur yang dimaksud disini bukan hanya berupa infrastruktur fisik sebagaimana yang dipahami masyarakat awam seperti jalan raya, waduk, pelabuhan, rel kereta, atau yang lain tetapi juga ke pembangunan infrastruktur non fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat yang berkaitan dengan komunikasi khususnya internet.

Menurut Menkominfo, negara Indonesia agak lambat untuk membangun atau memposisikan TIK sebagai konteks infrastuktur. Dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia masih berada pada urutan ke-empat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam konteks TIK secara infrastruktur. Karenanya, pembangunan infrastruktur nonfisik harus juga dikebut karena baik infrastruktur fisik maupun non fisik, dua-duanya saling berkaitan dan saling mendukung.

Dengan kenaikan IPTIK Indonesia dari 4,34 di tahun 2016 menjadi 4,99 di tahun 2017 perkembangan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia belumlah dapat dikatakan merata.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, indeks terendah sebesar 2,95 ada di Provinsi Papua dan tertinggi 7,61 di DKI Jakarta. Disparitas TI antara wilayah barat dan timur itulah yang saat ini menjadi tantangan yang sangat besar untuk bisa segera teratasi.

Dari hasil penghitungan IPTIK 2017 oleh BPS, indeks 34 provinsi yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan nilai, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Terdapat 9 provinsi yang tinggi, 8 provinsi sedang, 9 provinsi rendah, dan 8 provinsi sangat rendah.

Provinsi dengan kategori sangat rendah yang butuh perhatian karena indeksnya masih berada di bawah 4,34 diantaranya adalah Kalimantan Barat, Lampung, Aceh, , Nusa Tengara Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

 

Pentingnya Infrastruktur TIK

Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pada era transformasi digital sekarang ini. Permasalahan kesenjangan infrastruktur TIK baik yang berupa fisik maupun non-fisik di wilayah timur harus segera dikebut pembangunannya oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan.

Pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan pada wilayah timur akan membuat ketertinggalan sedikit demi sedikit akan bisa dikejar.Tidak hanya itu, infrastruktur jaringan yang handal juga tidak akan bermanfaat banyak jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang cakap.

Lemhannas RI menyatakan bahwa aspek peningkatan SDM TIK perlu menjadi arah kebijakan strategis dan upaya bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan SDM TIK yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan merata infrastruktur TIK secara nasional, penguatan aturan perundang-undangan dan difusi TIK.

Peningkatkan kemampuan SDM di bidang TIK yang berkualitas dan berdaya saing akan mendukung penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan TIK demi kejayaan Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

Semoga dengan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan peningkatan SDM di bidang TIK akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju di segala bidang dengan masyarakatnya yang lebih makmur dan sejahtera. (nt)

Tentang Penulis. Yusnita Dewanti, sering disapa Nita, alumnus S2 Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang. Sekarang bekerja di BPS Provinsi Jawa Tengah.

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.