Buwas Ancam Mundur dari Dirut Bulog, IPR: Citra Pemerintah Tercoreng

Program pemerintah seharusnya dapat dibahas dulu di internal kementerian supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

SEMARANG – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menilai Dirut Perum Bulog, Budi Waseso telah bertindak arogan lantaran mengancam mundur dari jabatannya gara-gara tidak terima dengan tindakan Kemensos yang mengambil alih penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ujang mengatakan semua program pemerintah seharusnya dapat dibahas dulu di internal kementerian supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

Jika terus ribut, dikatakan Ujang, seakan koordinasi dan komunikasi di antara kementerian ini jelek. Efeknya, citra pemerintah dan presiden Jokowi pun menjadi tercoreng.

“Citra pemerintah jelek. Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri. Harusnya Pak Buwas evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain,” kata Ujang kepada wartawan, Kamis (4/7).

Lebih jauh, Ujang juga mengingatkan kepada Buwas agar berani menuntaskan masalah di internal Bulog seperti kelebihan stok beras. Sebab, menurutnya jika beras yang ada digudang tidak berlebih tidak akan menimbulkan masalah.

Sedangkan, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan Kemensos. “Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antar pemerintah,” katanya.

Ia juga menyoroti sikap Buwas yang main ancam dalam menanggapi masalah program tersebut. “Memang model komunikasi ancam mengancam mundur ini sangat buruk, Kita tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi tapi pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, tapi seharusnya tidak ada ancam mundur begitu,” tuturnya.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, jika pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi, maka BPNT adalah sebuah kenisyaaan yang tak mungkin dihindari, bahkan jadi instrumen efektif.

Selain itu BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen, karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau.

BPNT hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak hak konsumen sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik. YLKI meminta seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas,” pungkasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.