Buruh Kota Semarang Tuntut UMK 2019 Rp 2,8 juta

Buruh menolak acuan UMK berdasarkan PP 78/2015.

SEMARANG- Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang meminta Pemkot Semarang menaikkan upah minimum kota  (UMK) tahun 2019 menjadi Rp 2,8 juta atau naik sekitar 25 persen.

Sejumlah buruh bertahan di depan kantor Balai Kota Semarang menuntut UMK tahun 2019 sejumlah Rp 2,8 juta, Rabu (31/10/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

Koordinator aksi Gerakan Buruh Berjuang Kota Semarang, Aulia Hakim mengatakan, UMK Kota Semarang tahun 2018  sejumlah Rp 2,3 juta.

Hal itu karena menurut mereka, saat ini sebagai ibu kota provinsi, UMK di Kota Semarang masih kalah jauh besarannya dengan ibu kota-ibu kota provinsi lainnya di Jawa.

Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa di Balai Kota Semarang, Rabu (31/10/2018).

Para buruh itu datang ke balai kota dengan konvoi sepeda motor dan angkutan kota. Mereka langsung menggelar orasi di gerbang balai kota. Petugas kepolisian dan Satpol PP berjaga di depan bali kota.

Aulia menambahkan, Pemkot Semarang harus menolak dan tidak memakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam memutuskan dan mengusulkan UMK 2019 ke Pemprov Jawa Tengah.

“PP itu tidak relevan karena menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tahun 2015 untuk menetapkan UMK tahun ini. Kami meminta UMK 2019 harus ditetapkan berdasarkan hasil survei KHL 2018 yakni sebesar Rp 2,8 juta,” katanya.

Selain itu, kata dia, dari 10 kota terbesar di Indonesia, Kota Semarang menduduki peringkat terakhir untuk tingkat upah buruhnya. Bahkan besarnya upah di Kota Semarang masih di bawah Kota Banjarmasin yang mencapai sebesar Rp 2,4 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Iwan Budi Setiawan mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut ke wali kota. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.