Buruh Ancam Geruduk Istana, Desak Jokowi Hapus PP 78

Gerakan massa dari unsur buruh tersebut ditegaskan tidak ada unsur politik seperti isu people power yang ramai dibicarakan. Mereka mengaku murni memperjuangkan nasib para buruh yang selama ini masih tertindas.

SEMARANG – Para buruh dari berbagai aliansi mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghapus PP Nomor 78 yang mengatur tentang pengetatan upah. Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menganggap PP Nomor 78 sangat memberatkan lantaran nasib para anggotanya semakin terjepit.

buruh tossa kendal tuntut gaji
Ilustrasi. Demo buruh. metrojateng.com

“Kami sudah beberapa kali nego-nego dengan Pak Presiden, alangkah baiknya aturannya direvisi saja. Mending beberapa pasal dihapus seperti aturan kompetensi yang diberlakukan bagi buruh dan masih banyak lainnya. Ini situasinya sangat merugikan kami,” kata Ketua KSPI Jateng, Hartoyo ketika dikontak metrojateng.com, Selasa (30/4/2019).

Ia mengatakan jumlah anggotanya kini telah mencapai 600.000 jiwa. Di Jawa Tengah, para buruh KSPI mayoritas menopang aktivitas produksi di pabrik-pabrik manufaktur dan garmen.

“Malahan ada 200 ribu anggota kami yang jadi buruh pabrik rokok. Situasi yang serba sulit ini harus dihentikan. Berikan kami napas baru agar mudah menjalani kehidupan setiap hari,” terangnya.

Namun begitu, ia mengklaim tak akan mengerahkan massa untuk menggeruduk ke Jakarta saat May Day nanti. Pihaknya mengaku akan menggelar aksi menyambut May Day secara damai. “Yaitu dengan mengadakan jalan sehat, membuka bazar di kantor gubernur Jateng. Kami tidak akan demo kayak lainnya,” tuturnya.

Sedangkan, langkah berbeda ditempuh Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono saat May Day nanti. Ia menyatakan bakal mengerahkan ribuan anggotanya untuk berdemonstrasi di Istana Merdeka Jakarta.

“Besok ada kegiatan di Semarang, ada juga di daerah. Tapi KSPN Jateng nanti akan berangkat ke jakarta naik bus, sekitar 1.200 orang bergabung dengan teman-teman Jakarta. kami akan menggelar orasi di Istana Merdeka,” akunya.

Nanang menegaskan, kegiatan tersebut juga tidak ada unsur politik, seperti people power yang lagi ramai dibicarakan. “Kami murni kegiatan ini tidak ada unsur politik, tidak ada people power untuk ikut campur hasil Pilpres. Kami murni ingin ke Istana untuk memperjuangkan hak buruh,” tegasnya.

“Kami juga pengen pemerintah bisa menyediakan rumah untuk buruh, hal tersebut belum bisa terlaksana. Karena masih terganjal nominal gaji buruh yang tidak memenuhi syarat Kredit Bank. Kami juga meminta pemerintah berani mencabut aturan pekerja kontrak atau outsourcing,” bebernya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.